Infografis
Suara.com - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono menekankan pentingnya keterpaduan dalam perencanaan pembangunan infrastruktur bidang PUPR antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya, sehingga pembangunan akan saling melengkapi dan memberi manfaat lebih optimal.
"Sebagai contoh, perencanaan kawasan ekonomi dan industri di sepanjang lokasi rencana pembangunan jalan tol, maka juga perlu dipikirkan jalan aksesnya," kata Menteri Basuki di Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, Aceh, Senin (11/3/2019).
Menteri Basuki mengatakan, Konreg tahun ini terbilang spesial karena tahun 2019 merupakan tahun terakhir dari kabinet kerja periode 2015-2019 dan akan menyusun program kerja tahun 2020, yang akan menjadi tahun pertama kabinet selanjutnya.
"Keberlanjutan pembangunan infrastruktur yang menjadi bagian dari RPJMN 2015-2019 harus terus dijaga, seperti sejumlah bendungan dan jalan tol yang masih harus diselesaikan," ujarnya.
Baca Juga: PUPR: Rumah yang Dibangun Pemerintah Sebaiknya Segera Ditempati Warga
Menteri Basuki juga menekankan untuk memprioritaskan empat sasaran RPJMN 2015-2019 yang belum tercapai menurut penilaian Bappenas, yakni pada bidang penyediaan air minum, sanitasi, pengendalian banjir, dan penyediaan hunian yang layak bagi masyarakat.
"Tidak tercapai bukan berarti gagal, namun program tersebut menjadi yang harus kita prioritaskan dalam program kerja tahun 2020," tegasnya.
Untuk itu, Menteri Basuki berpesan kepada seluruh pegawai Kementerian PUPR dan para pejabat Dinas PUPR agar dapat memanfaatkan Konreg tersebut secara optimal untuk menghasilkan program kerja pembangunan infrastruktur yang terpadu antara yang dilakukan Pemerintah Pusat dan Daerah.
“Tidak hanya untuk formalitas tapi harus benar-benar sebagai forum sinkronisasi program pusat dan daerah," tuturnya.
Dalam kesempatan tersebut, Menteri Basuki juga menyampaikan pesan Presiden Joko Widodo dalam sidang kabinet 6 Maret 2019 lalu terkait Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2020, yaitu penyusunan RKP 2020 dan kebijakan ekonomi makro serta pokok-pokok kebijakan fiskal untuk tahun 2020, harus tetap berjalan.
Baca Juga: Kementerian PUPR Dorong Penyediaan Rumah Berbasis Komunitas
Kemudian mengantisipasi dinamika perekonomian dunia, terus menciptakan inovasi dan sinergi pembiayaan yang melibatkan swasta, dan fokus pada peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM).
"Jadi setelah fondasi infrastruktur yang besar kita bangun, selanjutnya akan diikuti untuk pembangunan SDM-nya. Presiden Jokowi berkeyakinan terdapat tiga kunci utama agar Indonesia maju, yakni pembangunan infrastruktur, pembangunan SDM dan melakukan reformasi birokrasi," kata Menteri Basuki.
Sebagai upaya dukungan Kementerian PUPR dalam peningkatan kualitas SDM, Menteri Basuki mengatakan, Kementerian PUPR terus mendorong tenaga kerja konstruksi di Indonesia untuk memiliki sertifikat keahlian.
"Jika pada tahun-tahun sebelumnya sertifikasi tenaga kerja konstruksi hanya mencapai puluhan ribu, mulai tahun 2019 dan seterusnya minimal jumlahnya 10 kali lipat pekerja konstruksi yang bersertifikat, karena dari sekitar 8 juta pekerja konstruksi Indonesia, baru sekitar 600.000 yang memiliki sertifikasi," ujarnya.
Berdasarkan data, dari 8,3 juta pekerja konstruksi yang ada di Indonesia, hanya 616.000 atau sekitar 7,4 persen di antaranya yang telah bersertifikat.
Sertifikat terdiri dari sertifikat tenaga kerja tingkat terampil dan tingkat ahli dimana porsi tenaga ahli baru sebesar 27 persen.
Pada tahun 2019, Kementerian PUPR menargetkan jumlah tenaga kerja konstruksi bersertifikat mencapai 212.000 orang menggunakan dana APBN dan program sertifikasi tenaga kerja kontruksi LPJKN sebanyak 300.000 orang.
