Infografis
Suara.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution merasa prihatin dengan kondisi penyelenggara haji dan umrah di Indonesia. Pasalnya, masih adanya penyelenggara haji dan umrah yang menipu para jamaahnya.
Meski begitu, mantan Gubernur Bank Indonesia ini mengklaim pemerintah telah memiliki strategi untuk memberantas penyelenggara haji dan umrah ilegal.
Salah satunya, membuat nota kesepahaman antar Kementerian terkait agar bisa mengawasi penyelenggara haji dan umrah ilegal.
"Selain itu, pemerintah tengah membangun layanan digital mengantisipasi permasalahan ibadah umrah jadi bisa memilih travel yang terpercaya dan memiliki penilaian yang baik," kata dia di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Rabu (6/3/2019).
Baca Juga: Ditipu Agen Travel Haji dan Umrah, Okie Agustina Lapor ke Polisi
Tidak hanya itu, Darmin menuturkan, pemerintah lewat Kementerian Agama juga telah membuat aplikasi khusus haji dan umrah yaitu Sipatuh atau sistem informasi pengawasan terpadu umrah dan haji khusus.
Dalam aplikasi Sipatuh, jamaah bisa memilih penyelenggara haji dan umrah legal dan bisa menakar harga paket umrah yang disediakan.
"Tentu pelaksanaan bisnis jasa haji dan umrah mestinya juga mendukung kepentingan nasionalnya. Yang saya maksud ya kelihatannya kita perlu mendorong pelaksanaan haji dan umrah kita atau travelnya jangan cuma mengkampanyekan orang untuk umrah atau haji tapi juga undang orang Saudi ke Indonesia, sehingga neraca jangan pincang lah," tutur dia.
Darmin pun mengungkapkan ciri-ciri penyelenggara umrah dan haji bodong yang biasanya menawarkan paket-paket umrah dengan harga yang murah.
Padahal, tambah dia, dengan harga murah tersebut jamaah tak bisa melaksanakan umrah.
Baca Juga: Heboh Sumur Bor Haji Ilyas Keluar Api, Warga Asik Bakar Jagung Diatasnya
"Travel yang bermasalah biasanya menawarkan dengan MLM pemasaran. Dan harga yang ditetapkan tidak wajar terlalu murah dibandingkan referensi rata-rata tarif di pasar. Selain itu, penyelenggara itu bermasalah juga tidak memiliki izin resmi dari Kemenag atau tidak memiliki kantor cabang yang berizin serta memiliki penjaminan pihak lain," tutup dia.
