Infografis
Suara.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, penjualan 26,25 persen saham PT Delta Djakarta Tbk (DLTA) milik Pemprov DKI menjadi rumit ketika terbentur dengan kepentingan politik di DPRD DKI.
Anies menyatakan bahwa dirinya sudah bersurat terkait penjualan saham perusahaan produsen bir tersebut ke DPRD DKI sejak Mei 2018, namun belum ada tanggapan lebih lanjut dari DPRD.
"Nah kan kalau kita suratnya sudah setahun dikirim. sudah setahun. Sejak bulan Mei tahun lalu sampai sekarang belum ada ya itulah resikonya kalau politik, jadi rumit di situ," kata Anies di Balai Kota, Jakarta, Selasa (5/3/2019).
Baca Juga: Intip Prospek Saham DLTA yang Tengah Ramai Diperbincangkan Karena Hal Ini
Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu mengaku masih berniat menjual saham tersebut karena hasil penjualan saham dianggap lebih menguntungkan untuk warga Ibu Kota.
"Ya kita coba terus. Kita berniat lakukan itu. Kita laporkan pada rakyat Jakarta bahwa wakil-wakil Anda ingin tetap memiliki saham bir," jelas Anies.
Anies melempar persoalan penjualan saham bir ke masyarakat Jakarta untuk menilai lebih baik dijual atau dipertahankan.
"Biar nanti keluarganya juga yang ikut menyampaikan aspirasi kalau menurut warga memang sesuai aspirasi wakilnya ya kita kan jalan terus, tapi kalau warga tidak setuju sampaikan ke dewan, jadi dewan itu kan wakilnya rakyat," Anies menambahkan.
Sebelumnya, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi menolak rencana pelepasan saham Pemprov DKI Jakarta di PT Delta Djakarta Tbk. Dia menilai kepemilikan saham itu tidak akan merugikan pemerintah daerah.
Baca Juga: Perusahaan Bir Bantah Pemprov DKI Tambah Porsi Kepemilikan Saham DLTA
Prasetyo justru mempertanyakan letak kesalahan dari perusahaan tersebut. Karena menurutnya perusahaan itu justru memberikan keuntungan bagi Pemprov DKI.
"Salahnya Delta tuh apa sih PT itu? Saya tetap berprinsip, enggak ada yang merugikan untuk pemerintah daerah, apalagi yang dikatakan setahun dapat (dividen) Rp 50 miliar," kata Prasetio kepada wartawan di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Senin (4/3/2019).
