Infografis
Suara.com - Sektor pertanian Indonesia di masa depan, dinilai akan sangat bergantung pada partisipasi generasi muda Indonesia. Kementerian Pertanian (Kementan) menyatakan siap untuk memfasilitasi dan mendukung para agropreneur muda yang mau bergerak di berbagai bidang pertanian, dari hulu hingga ke hilir.
“Saat ini, masih banyak peluang bisnis di sektor pertanian yang belum terjamah oleh para agropreneur. Seperti yang diamanahkan oleh Undang-undang No. 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban memfasilitasi pembiayaan dan permodalan Usaha Tani. Jadi kami siap mendukung para agroprenuer muda untuk berkiprah di berbagai bidang pertanian,” ujar Direktur Pembiayaan Pertanian, Sri Kuntarsih, dalam sesi pertama “Diskusi & Sharing Perkembangan Agrotech di Indonesia”, di Ruang Teater Gedung PIA Kementan, Jakarta, Jumat (1/3/2019).
Pembiayan pertanian ditargetkan untuk sejumlah usaha, seperti tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, hingga pengolahan dan pemasaran hasil pertanian. Untuk mendapatkan marjin keuntungan usaha yang besar, pelaku usaha diharapkan tidak hanya bergerak di bagian produksi saja, tapi juga turut terlibat di tahapan pengolahan dan pemasaran.
“Nilai jual tinggi bisa didapat jika pelaku usaha turut mengolah bahan baku pertanian, seperti Virgin Coconut Oil (VCO) yang berbahan baku dari kelapa. Harga VCO berkali-kali lipat bila dibandingkan dengan harga bahan bakunya,” sebut Sri.
Baca Juga: Kementan: Kartu Tani Jadi Syarat Pembelian Pupuk Bersubsidi
Saat ini, sesuai arahan Presiden Joko Widodo, Kementan sedang menggiatkan pengembangan model korporasi petani yang memungkinkan pelaku usaha tani terlibat dalam proses usaha dari produksi hingga pemasaran. Menurut Sri, langkah ini strategis untuk pembangunan sektor pertanian ke depan.
“Hanya dengan model usaha skala besar, maka usaha tani bisa lebih efisien dan menguntungkan untuk pelakunya," ujarnya.
Sri menyebutkan, berdasarkan data penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR), terjadi peningkatan penyaluran KUR pada sektor pertanian. Walau demikian, realisasinya masih lebih rendah dibandingkan sektor pertanian perdagangan, demikian pula dengan sektor produksi.
Pada 2018, penyaluran KUR Pertanian mencapai Rp 27,6 triliun, meningkat dibandingkan tahun 2017 yang berada di kisaran Rp 23 triliun. Tapi nilai tersebut masih jauh di bawah KUR perdagangan yang mencapai Rp 64 triliun pada tahun 2018.
“Pertanian, selama ini dikenal sebagai usaha dengan risiko tinggi bagi perbankan. Tapi sebetulnya risiko tersebut bisa ditekan, jika ada pendampingan dan pengawalan intensif. Ini juga bisa menjadi peluang bagi kawan-kawan agropreneur,” jelasnya.
Baca Juga: Demi Lingkungan dan Manusia, Kementan Atur Peredaran Pestisida
Sependapat dengan Sri, Kepala Balai Pengelola Alih Teknologi Pertanian (BPATP), Retno Sri Hartati Mulyandari, menyebutkan pentingnya pendampingan teknologi bagi para petani di level bawah.
“Secara sosiokultural, petani kita sulit bersentuhan dengan teknologi, sehingga dibutuhkan social agropreneurship yang bisa menjembatani para petani dengan teknologi,” tandasnya.
Kementan, disebut Retno, memiliki berbagai inovasi yang bisa digunakan oleh para agropreneur. Menurutnya, teknologi merupakan kunci untuk meningkatkan efisiensi usaha tani.
“Inovasi dan daya saing saling terkait erat dan untuk menghasilkan inovasi unggul menghadapi revolusi industri 4.0 dan persaingan global. Kami memperkuat diseminasi inovasi dan teknologi yang dimiliki Balitbangtan (Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian) kepada para stakeholders,” ujar Retno, yang turut hadir sebagai pembicara di sesi pertama yang bertema “Supporting Programme Kementan Bagi Penggiat Start Up Agritech”.
Kegiatan “Diskusi & Sharing Perkembangan Agrotech” diselenggarakan oleh Biro Humas dan Informasi Publik Kementan sebagai upaya untuk meningkatkan peran serta para agropreneur dalam memecahkan masalah yang dihadapi sektor pertanian selama ini. Kegiatan ini diharapkan bisa menjadi wadah kolaborasi antara pemerintah dan para agropreneur.
