Menteri PUPR Optimis RPJMN 2015-2019 Tercapai

Iwan Supriyatna Suara.Com
Kamis, 14 Februari 2019 | 09:00 WIB
Menteri PUPR Optimis RPJMN 2015-2019 Tercapai
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono. (Dokumen: Kementerian PUPR)
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Sebagai ilustrasi, pembangunan yang akan tercapai adalah pembangunan jalan baru termasuk jalan perbatasan di Kalimantan, NTT dan Papua akan tercapai.

Untuk jalan tol dari target 1.000 Km, saat ini sudah terbangun 782 Km dan tahun 2019 akan bertambah menjadi total 1.852 Km.

Kemudian pembangunan bendungan dari target 65 bendungan, saat ini progresnya yakni 55 on going dimana 14 bendungan diantaranya sudah selesai dan 10 bendungan akan dilelang tahun 2019 ini.

"Pembangunan 1 juta hektare jaringan irigasi baru dan ada yang sudah selesai rehabilitasi 3 juta hektare jaringan irigasi, InsyaAllah akan tercapai,” jelas Menteri Basuki.

Baca Juga: Masih Berstatus Saksi, KPK Cekal Pejabat KemenPUPR ke Luar Negeri

Sementara empat sasaran yang akan sulit tercapai adalah pengendalian banjir, air minum, sanitasi bagi MBR dan penyediaan hunian layak.

Dalam pengendalian banjir untuk mencapai sasaran diperlukan keterpaduan penanganan dari hulu hingga hilir wilayah sungai.

“Kementerian PUPR bukan melakukan flood control saja namun flood management yang mencakup penanganan terpadu dari hulu sampai ke hilir. Sebagai contoh banjir di Sungai Jeneberang akibat tanaman jagung di lereng kawasan hulu tanpa menggunakan terasering. Sehingga tanah mudah erosi,” jelas Menteri Basuki.

Sasaran air minum dan sanitasi layak diharapkan dapat menjangkau 100 persen bagi seluruh masyarakat, namun hal ini belum sulit tercapai karena wilayah Indonesia yang luas, ketersediaan air baku yang sulit pada daerah rawan air, dan sumber pendanaan yang terbatas yang dapat dialokasikan Pemerintah.

Saat ini cakupan air minum di Indonesia sebesar 73 persen dan ditargetkan meningkat tahun 2019 menjadi 77 persen. Sanitasi sebesar 69 persen dan ditargetkan bisa bertambah cakupannya menjadi 72 persen di tahun 2019.

Baca Juga: Tarif Tol di Indonesia Paling Mahal di ASEAN, Menteri PUPR : Enggak Betul

Di bidang perumahan, Pemerintah bersama stakeholder lainnya telah berupaya keras untuk mengurangi backlog perumahan di Indonesia yakni mencapai 7,6 juta unit pada tahun 2015 berdasarkan konsep penghunian.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI