Infografis
Khalawi menilai, pembangunan perumahan berbasis komunitas sangat penting karena melibatkan masyarakat secara langsung dalam pembangunan perumahan.
"Kami harap, kebijakan pembangunan rumah yang berbasis komunitas ini bisa segera diimplementasikan di lapangan. Kami akan menggandeng seluruh komunitas yang ada di seluruh Indonesia dalam pembangunan rumah," ujarnya
Ia menambahkan, pemerintah telah membantu beberapa pembangunan rumah untuk sejumlah komunitas yang ada di daerah seperti di Kendal, Jawa Tengah dan Garut, Jawa Barat.
"Presiden Joko Widodo sangat mendukung kegiatan pembangunan rumah berbasis komunitas. Ini merupakan terobosan dalam program perumahan karena melibatkan masyarakat dalam Program Satu Juta Rumah," katanya.
Baca Juga: Kementerian PUPR Bangun 949 Embung Dalam 4 Tahun Terakhir
Berdasarkan data, komunitas masyarakat Guru Tidak Tetap dan Buruh di Kendal bekerja sama dengan Universitas Diponegoro Semarang dan Bank BTN, membangun rumah di Perumahan Curug Sewu Asri, di Kecamatan Patean. Di Garut, para tukang cukur yang tergabung dalam Persaudaraan Pangkas Rambut Garut (PPRG) bersama pengembang dan Bank BTN bekerja sama membangun 150 unit rumah di Perum PPRG di Desa Sukamukti, Kecamatan Banyuresmi.
Sementara itu, Direktur Perencanaan Penyediaan Perumahan Ditjen Penyediaan Perumahan, Dwityo A Soeranto, menerangkan, kegiatan penyusunan program perumahan akan dilaksanakan selama tiga hari, Selasa (11/2/2019) - Kamis (13/2/2019). Adapun peserta kegiatan ini adalah para pejabat tinggi pratama di lingkungan Ditjen Penyediaan Perumahan, para Kepala Dinas Bidang Perumahan Tingkat Provinsi, Kepala Bappeda Provinsi dan Kepala Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT) Penyediaan Perumahan dari seluruh Indonesia.
"Ada lebih dari 150 orang yang kami undang ke kegiatan ini," terangnya.
Hasil dari kegiatan ini, imbuh Dwityo, nantinya akan dijadikan bahan dasar perencanaan program perumahan dalam Konsultasi Regional KemenPUPR, Rakortekbangnas antara Kemendagri, Bappenas dan K/L terkait dan Musrenbangnas.
"Para peserta dari daerah, yakni Bappeda, dinas yang membidangi masalah perumahan dan SNVT Penyediaan Perumahan harus mengusulkan program perumahan yang sinkron dan dapat dilaksanakan untuk masyarakat. Mereka tinggal mengikuti peraturan Kementerian PUPR tentang kriteria kesiapan program perumahan. Jadi bangunan yang kita bangun dengan dana APBN harus bisa dihuni oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan hunian," harapnya.
Baca Juga: Kementerian PUPR Targetkan Bisa Bangun 1,25 Juta Unit Rumah di 2019
