Infografis
Suara.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla menargetkan sistem transportasi Jabodetabek terintegrasi 10 tahun lagi atau pada tahun 2029. Proyek integrasi transportasi Jabodetabek memakan biaya Rp600 triliun.
Biaya Rp 600 triliun itu didapat dari APBN, APBD dan swasta. Jika sudah jadi, transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi akan tersambung.
"(Rp600 triliun) Itu anggaran keseluruhan yang bisa dilaksanakan dalam bentuk APBN, bisa dalam bentuk APBD, bisa dalam bentuk investasi swasta. Itu untuk 10 tahun, harus selesai 10 tahun," kata Wapres Jusuf Kalla usai memimpin rapat koordinasi tentang rencana integrasi sistem transportasi antarmode se-Jabodetabek di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Senin (28/1/2019).
Konsep pengintegrasian sistem transportasi Jabodetabek dimulai dengan pembuatan rencana tata ruang wilayah (RTRW) oleh masing-masing pemda terkait.
Baca Juga: Kabar Terkini Regulasi Angkutan Transportasi Online
Selain itu, realisasi pengintegrasian tersebut baru bisa dilakukan apabila moda transportasi publik berbasis rel, yakni "mass rapid transit" dan "light rail transit", selesai dan bisa diterapkan.
"Ini kan masih ada MRT dalam proses, kemudian LRT juga dalam proses. Tapi harus diselesaikan juga RTRW-nya masing-masing daerah sehingga ada sinkronisasinya, bisa satu," jelas Wapres.
Dalam waktu dekat, Wapres meminta para menteri, kepala lembaga dan kepala daerah terkait untuk menyampaikan laporan terkait perkembangan RTRW tersebut.
"Seminggu lapor saya, satu bulan lapor lagi. Lihat prinsip pokoknya dulu, dimana nyambungnya itu, khususnya DKI sebenarnya, karena DKI yang paling besar," tambahnya.
Dengan adanya sistem integrasi tersebut diharapkan masyarakat pengguna angkutan umum di Jabodetabek akan lebih banyak dibandingkan pengguna kendaraan pribadi.
Baca Juga: Usai Temui JK, Anies Targetkan 75 Persen Warga Gunakan Transportasi Umum
Sebelum memulai rapat koordinasi, Wapres melakukan peninjauan jalanan dan kemacetan Jabodetabek lewat pantauan udara, bersama dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono.
