"Kita ingin bersaing dengan negara lain, yang terdekat dengan Batam seperti Singapura. Tapi, wewenangnya diperkecil yang hanya dikelola oleh Pemerintah Daerah (Pemda)," ucapnya.
Oleh karenanya, jika ingin bersaing dengan negara tetangga, maka penting mempertahankan Batam menjadi Free Trade Zone (FTZ).
"Wilayah ekonomi di Batam sudah jadi, tinggal ditambah sedikit saja. Dengan begitu mampu menggaet lebih banyak investor. Bukan sebaliknya, malah dikerdilkan, dengan mempersempit ruang geraknya,” tuturnya.
Disamping itu, FTZ Batam berada di wilayah depan perbatasan negara yang bersaing secara head-to-head dengan FTZ di negara lain.
Baca Juga: Detik-detik 2 Jet Tempur TNI Paksa Pesawat Ethopian Cargo Mendarat di Batam
Jadi FTZ Batam harus memiliki fleksibilitas dan kecepatan proses produksi yang tinggi.
Hal ini hanya bisa dilakukan jika FTZ Batam mempunyai kemandirian dalam mengatur dirinya dengan tetap mengakomodir kepentingan domestik seperti mengikutsertakan pelaku usaha UMKM dalam rantai produksinya.
"Negara tetangga sudah mengimplementasikan FTZ dan banyak berhasil, bukannya kita saingi mereka dengan kepastian regulasi, peraturan yang mengikat, ketersediaan lahan, fasilitas infrastruktur yang menunjang hingga insentif," paparnya.
Untuk itu, pemerintah dituntut menjaga konsistensi kebijakan dan peraturan mengingat ini sangat penting bagi penciptaan iklim usaha yang berkesinambungan dan menjaga kepercayaan para pelaku usaha internasional terhadap kredibilitas bangsa Indonesia.
"Tidak mustahil jika pemerintah pusat konsisten dalam mengelola Batam, maka Batam bisa jauh melebihi Singapura," tandasnya.
Baca Juga: Sebut Jokowi Bohong soal Asal SMA, Cewek Ini Rela Mati dan Masuk Neraka