Infografis
Suara.com - Direktur Eksekutif INDEF, Enny Sri Hartati menyebut pembangunan kota Batam berpotensi melampaui negara tetangga yakni Singapura.
Untuk mencapai itu, Batam menurut Enny harus menerapkan Free Trade Zone (FTZ) di Indonesia, bukan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) atau ex-officio.
"Kalau melihat potensi Batam harusnya bisa lampaui Singapura," ujar Enny dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (16/1/2019).
Hal tersebut bisa dilihat dari 60.000 Vessel per tahun melintasi selat Philips yang berada di antara Pulau Batam dan Pulau Singapura.
Baca Juga: Detik-detik 2 Jet Tempur TNI Paksa Pesawat Ethopian Cargo Mendarat di Batam
Volume trafiknya tiga kali volume trafik terusan Panama dan lebih dari dua kali volume trafik terusan Suez.
Dari sekitar 200 Vessel dan 150 tanker perhari yang lalu lalang ada sekitar 72 persen melalui jalur Selat Philips dan sisanya 28 persen via Selat Makassar dan Selat Lombok.
Sementara, perputaran uang di Selat Malaka dan Selat Philips berkisar antara 84 miliar dolar AS sampai dengan 250 miliar dolar AS per tahun.
Selain itu, Batam merupakan wilayah terdepan perbatasan negara. Sangat strategis baik secara militer, ekonomi dan politik.
"Batam dan wilayah sekitarnya adalah 'buffer zone' Negara Indonesia," tuturnya.
Baca Juga: Sebut Jokowi Bohong soal Asal SMA, Cewek Ini Rela Mati dan Masuk Neraka
Untuk itu, melihat peta wilayah yang langsung berbatasan dengan negara-negara tetangga, maka pengelolaan ruang laut, darat, dan udara di wilayah Batam dan pulau lainnya harus di bawah pengawasan dan pengendalian langsung pemerintah pusat.
