Infografis
Suara.com - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengakui melibatkan TNI dalam proyek pembangunan jalan Trans Papua.
Namun, Kepala Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR Endra membantah adanya anggapan bahwa proyek Jalan Trans Papua itu dimiliki oleh TNI.
Menurut PUPR, proyek Jalan Trans Papua itu dimiliki oleh Pemerintah yang dimandatkan pembangunannya ke PUPR. Sementara TNI merupakan pihak yang membuka jalan untuk dibangun.
"Iya ini Trans Papua proyek PU, tapi dilaksanakan dengan TNI AD, dalam hal ini direktorat Zeni, mereka buka jalan. Itu kan pengerjaan enggak spesifik, tapi kalau bangun jembatan ya harus kami," ujar Hendra saat dihubungi Suara.com, Rabu (5/12/2018).
Baca Juga: Lawan Hoaks di Jabar, Ridwan Kamil Bentuk Tim Saber Hoaks
Keterlibatan TNI ini memang dibutuhkan dalam membuka jalan Trans Papua. Pasalnya, sebelum jalan Trans Papua terbuka, daerah wilayah pembangunan merupakan hutan dan rawan konflik dengan Organisasi Papua Merdeka.
Karenanya, kata Hendra, dibutuhkan peran TNI agar pembangunan aman dan lancar. "Kalau perintis itu betul TNI, tapi kan sekarang kan bangun infrastruktur itu bukan TNI. Kalau TNI kan bersenjata, punya pistol punya senapan," kata dia.
Endra menuturkan, hingga kekinian TNI sudah tidak terlibat dalam pembangunan Trans Papua. Karena, jalan Trans Papua sudah tersambung. Untuk selanjutnya, pengerjaan dilakukan oleh konstruktor yang ditunjuk oleh PUPR.
"Itu sudah tersambung, pengertiannya bisa tanah, bisa agregrat, bisa aspal, sebagian aspal, sebagian agregrat, sebagian tanah tapi bisa di lewati. Cuma di segmen 5 ada 35 jembatan yang dibangun, karena kalau musim hujan penampang basah jadi enggak bisa lewat, harus menunggu surut, kan kami enggak bisa menunggu surut, makanya dibangun jembatan melintasi sungai.”
Sebelumnya diberitakan, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, sayap militer Organisasi Papua Merdeka, mengakui bertanggungjawab atas insiden penyerangan di lokasi proyek pembangunan jembatan Trans Papua ruas Kali Yigi – Kali Aurak, Distrik Yigi, Kabupaten Nduga, Papua.
Baca Juga: Penumpasan OPM di Papua, PPAD: Sepatutnya TNI Jadi Pengendali Utama
Dalam penyerangan yang terjadi pada hari Minggu (2/12/2018) akhir pekan lalu itu, sejumlah korban tewas.
Awalnya, aparat kepolisian merilis jumlah korban tewas adalah 31 orang sipil karyawan PT Istaka Karya, BUMN yang menangani proyek tersebut.
Belakangan, jumlah korban tewas yang resmi dirilis pemerintah adalah 20 orang. Sementara korban selamat adalah 8 orang.
Juru Bicara TPNPB-OPM Sebby Sambom, membantah keterangan aparat keamanan Indonesia yang menyebut para pekerja dibunuh dengan cara dieksekusi.
“Kami yang bertanggungjawab. Ada kontak senjata. Itu serangan bersenjata, bukan eksekusi seperti yang disampaikan aparat keamanan Indonesia,” kata Sebby Sambom.
Untuk diketahui, Kapendam Cenderawasih Kolonel Muhamad Aidi sebelumnya mengatakan karyawan PT Istaka Karya dieksekusi di sebuah tempat bernama Puncak Kabo.
Ia mengungkapkan, TPNPB sudah cukup lama memantau para pekerja di kali Awarok dan Kali Yigi. Karenanya ia memastikan, korban tewas dalam kontak senjata itu adalah anggota TNI berpakaian preman, yang dilibatkan dalam setiap proyek pembangunan infrastruktur di Papua.
“Mereka itu anggota militer, Denzipur. Bukan pekerja sipil,” lanjut Sebby yang ketika dihubungi sedang berada di Papua Nugini.
