Infografis
Suara.com - Presiden Jokowi meminta kepada seluruh elemen pemerintahan untuk tidak memberlakukan perizinan yang berbelit-belit.
Menurut Jokowi, perizinan yang berbelit-belit berpotensi terjadinya praktik suap untuk memuluskan penerbitan perizinan.
"Contoh pelayanan. Jika pelayanan Sederhana cepat dan transparan maka tidak ada relevansinya untuk menyuap. Yang menyuap itu pasti pelayanan lama dan ruwet," ujar Presiden Jokowi di Hotel Bidakara, Selasa (4/12/2018).
Jokowi menuturkan, proses perizinan yang berbelit-belit kerap dialami para pengusaha. Sehingga praktik suap marak terjadi antara pengusaha dengan pegawai pemerintahan.
Bahkan, tak sedikit pengusaha yang diperas oknum pegawai pemerintahan untuk sekadar menerbitkan perizinan usaha.
"Banyak pengusaha yang berurusan masalah perizinan. Mereka pengusaha pasti ingin yang cepat. Supaya cepat melalui jalur suap," bebernya.
Jika proses pelayanan perizinan bisa dibenahi dengan baik, Jokowi yakin angka korupsi bisa ditekan, bahkan tidak ada.
Karena menurutnya keberhasilan negara bebas korupsi tidak bisa diukur dari banyaknya OTT yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Keberhasilan pemberantasan korupsi tidak diukur dari seberapa banyak orang yang ditangkap tapi diukur dari seberapa orang yang tidak melakukan tindak korupsi," tegasnya.
Ia berharap dalam perayaan Hari Anti Korupsi Sedunia ini, para pemangku kebijakan bisa merombak sistem perizinan agar tidak berbelit-belit dalam memberikan pelayanan ke masyarakat.
