Suara.com - Indonesia telah menyiapkan beberapa strategi untuk menarik investasi jangka panjang yang berkelanjutan. Pertama, kebijakan publik harus dirancang secara baik dan stabil agar terdapat kepastian hukum dan investasi.
Kedua, pemerintah harus dapat menjadi institusi publik yang dipercaya (trusted) dengan reputasi yang baik. Yang ketiga, Pemerintah harus memiliki dan menguasai risiko politik yang sering terjadi di negara berkembang.
Melalui ketiga hal tersebut, Pemerintah Indonesia dapat merancang instrumen dan kebutuhan atas Public Private Partnership (PPP) untuk memenuhi kebutuhan atas pembiayaan infrastruktur.
Hal tersebut dikatakan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada Kamis (29/11/2018) di Buenos Aires, Argentina dalam rangkaian acara Forum G20.
"Negara emerging market bisa mereplikasi apa yang sudah dilakukan Indonesia dengan berbagai inovasi tersebut," kata Sri Mulyani.
Sri Mulyani menyampaikan bahwa perekonomian Indonesia dalam keadaan baik dan menarik untuk investasi.
Pertumbuhan ekonomi stabil pada level 5,08 persen pada triwulan III-2018, outlook inflasi selama tahun 2018 di bawah 3,5 persen, dan tren investasi meningkat dan memberikan imbas positif pada perekonomian.
Namun demikian, Indonesia masih menghadapi beberapa tantangan dan risiko global karena adanya peningkatan tensi perang dagang dan pengetatan likuiditas.
Dalam menghadapi tantangan global dan tantangan ke depan, Menkeu menjabarkan serangkaian strategi untuk menjaga stabilitas dan meningkatkan kompetisi untuk pembangunan yang berkelanjutan.
Beberapa hal yang dilakukan Pemerintah untuk meningkatkan investasi antara lain dengan mengeluarkan 16 paket kebijakan ekonomi, termasuk penyederhanaan izin perusahaan melalui online single window untuk investasi, dan memperluas pemberian insentif fiskal melalui tax holiday dan tax allowance.