Infografis
Suara.com - Menteri Pariwisata, Arief Yahya mengungkapkan jika sektor pariwisata merupakan core economy Indonesia. Hal ini disampaikannya di forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), Jawa Barat yang berlangsung di Grand Ballroom Trans Studio, Bandung, Selasa (13/11/2018).
Di depan gubernur, walikota dan bupati se-Jabar, serta seluruh SKPD Pemprov, mantan Dirut PT Telkom ini membeberkan, "Pariwisata Core Economy Indonesia".
Tanpa basa-basi, Arief Yahya menyebutkan core economy Indonesia adalah pariwisata dan sudah diformat diformat sebagai prioritas nasional, selain infrastruktur, energi, pangan, dan maritim.
"Begitu juga dengan Jabar, jangan salah arah. Sekali salah menentukan haluan, semakin jauh dari cita-cita yang hendak dicapai dan itu adalah dosa besar bagi perencana pembangunan," ungkapnya.
Baca Juga: Angkat NTB, Kemenpar Dorong Lewat Sales Mission di Thailand
Dalam fokus Musrenbang ini, ia juga menegaskan kembali komitmen Kementerian Pariwisata dalam mendukung pengembangan pariwisata Jabar. Dia juga berpesan agar tiap daerah memiliki sparring partner agar selalu kompetitif dan terdorong untuk maju.
"Tugas CEO (bupati, walikota dan gubernur) paling mendasar adalah memberikan arah dan mengalokasikan sumber daya. Baik budget maupun manusia. Tentukan sparring partner sebagai perbandingan," jelasnya lagi.
Selain itu, ia juga memberikan tantangan pada Jabar supaya Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sukabumi (Cikidang) dan Pangandaran bisa jadi dalam waktu 3 bulan. Tujuannya untuk mempermudah arus investasi pariwisata.
"Kita sudah mengusulkan ada dua kawasan ekonomi khusus pariwisata, satu di Sukabumi dan Pangandaran. KEK Pangandaran dikhususkan untuk wisata bahari, sedangkan KEK Sukabumi untuk agrowisata," ungkapnya.
Pembangunan kedua KEK tersebut direncanakan pada 2019 setelah disetujui oleh Kemenko Perekonomian dengan anggaran sekitar Rp 8 triliun.
Baca Juga: Promosi ke Bandung, Kemenpar Jual Wisata Danau Toba
"Kalau untuk yang Cikidang itu anggaran kira-kira Rp 3 triliun. Sementara Pangandaran lebih besar, total Rp 5 triliun," sebut Arief.
