Infografis
Suara.com - PT Merpati Nusantara Airlines dikabarkan bakal kembali mengudara pada 2019 setelah dinyatakan mendapat suntikan dana sebesar Rp 6,4 triliun dari Intra Asia Corpora. Intra Asia Corpora adalah investor dalam negeri yang terafiliasi dengan Asuransi Intra Asia dan PT Cipendawa.
Menanggapi hal tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah siap mendukung jika Merpati ingin terbang, tapi dengan beberapa syarat.
“Boleh saja, asalkan mereka memiliki modalitas yang kredibel kita siap mendukung secara baik, karena buat pemerintah akhirnya. Juga perusahaan itu kalau pun sekarang bangkrut kita juga cuma mendapatkan sisa sisa dari pinjaman yang sudah disalurkan dan tidak bisa dikembalikan," ujar Sri Mulyani di gedung Dhanapala, Jakarta Pusat, Senin (12/11/2018).
Menurut Sri Mulyani, siapa pun kreditur yang akan menyuntikkan modal ke Merpati harus memiliki latar belakang yang jelas. Bukan hanya menawarkan ketertarikan tetapi juga harus memberi masukan kepada Merpati Airlines antara lain keahlian, teknologi dan dana.
"Tentu saya berharap bahwa mereka memiliki kredibilitas. Karena yang saya inginkan adalah selalu track record tidak hanya orang yang interested untuk masuk ke Merpati tapi cuma bawa nama. Tapi tidak bawa expertise, tidak bawa teknologi, tidak bawa uang, jadi akhirnya cuma bawa nama saja," ujarnya.
Selain itu, lanjut Sri Mulyani, pemerintah akan melakukan due diligence atau uji kelayakan melalui PT PPA (Perusahaan Pengelola Aset) terhadap segala skenario yang akan ditawarkan perusahaan ke depan.
Hal ini untuk mencari jalan keluar terbaik terhadap nasib Merpati Airlines.
"Jadi sekarang nilai ekonomis dan nilai finansial yang paling bagus dan juga nilai untuk bagaimana menciptakan nilai tambah di dalam perekonomian yang kita harapkan. Dan oleh karena itu kita akan meng encorage PT PPA untuk melakukan due diligence terhadap apapun skenario yang mereka tawarkan ke kita dan kita cari nanti yang terbaik," ujarnya.
Sebelumnya, Direktur Utama PT Merpati Nusantara Airlines (Merpati) Asep Ekanugraha menyatakan manajemen berencana mengoperasikan kembali layanan penerbangan tahun depan setelah mendapatkan suntikan dana dari investor.
Rencananya, penerbangan perdana akan dilakukan di Biak, Papua yang selama ini merupakan salah satu basis Merpati.
Keputusan Merpati Airlines kembali terbang ini sangat tergantung pada proses sidang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang dijadwalkan pada Rabu 14 November 2018.
Kendati demikian, Kementerian Keuangan sebagai salah satu kreditur terbesar telah menolak perdamaian dengan maskapai tersebut.
Berdasarkan data Kementerian BUMN, total aset yang dimiliki Merpati pada akhir 2017 hanya tersisa Rp 1,21 triliun. Karena perusahaan tidak beroperasi maka tak ada raihan pendapatan maupun laba bersih. Alhasil, ekuitas perusahaan pun tercatat minus Rp 9,51 triliun dan perusahaan merugi Rp 737 miliar.
