Infografis
Suara.com - Ketua Umum Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pemukiman Seluruh Indonesia (APERSI) Junaidi Abdillah menilai skema pembangunan rumah dengan uang muka DP nol persen hanya trik untuk menarik perhatian calon konsumen saja.
Menurut dia, setiap pembelian rumah pasti memerlukan uang muka, hanya saja untuk DP nol persen itu uang mukanya dimasukkan ke skema angsuran.
"Sebenarnya DP nol persen itu gimmick saja, kalau menurut saya ya. Faktanya dia juga ada uang muka, cuma dicicil ke dalam angsuran, jadi itu sebenarnya gimmick saja," ujarnya usai menemui Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla di Jakarta, Kamis.
Meski demikian, terkait rencana pemerintah untuk menyediakan rumah layak huni bagi aparatur sipil negara (ASN) dan anggota TNI/Polri, dengan skema DP nol persen, Junaidi mengatakan APERSI tetap mendukung program Presiden Joko Widodo tersebut.
"Tidak masalah, kita dukung. Mau DP nol persen, kita dukung, satu persen saja kita dukung," tambahnya.
Untuk rumah bersubsidi, lanjut dia, penerapan uang muka dengan persentase rendah sebenarnya tidak akan menjadi beban, karena harga rumah bersubsidi itu sendiri sudah murah.
"Kalau DP nol persen itu untuk rumah-rumah komersial, yang angsurannya lebih mahal. Tapi kalau untuk rumah-rumah bersubsidi, saya pikir satu persen untuk harga rumah ratusan juta kan cuma Rp 1 juta-an, saya pikir itu kecil," jelasnya.
Junaidi juga mengatakan pembangunan rumah bersubsidi untuk ASN dan anggota TNI/Polri tersebut lebih tepat jika dibangun di atas lahan milik negara, sehingga tidak menambah biaya pembelian lahan untuk pembangunannya.
"Saya pikir ini program bagus, karena kalau memang tanah itu tanah negara, saya pikir bisa untuk menjalankan itu. Saya pikir banyak tanah-tanah pemerintah yang bisa dibangun, dengan angsuran murah," ujarnya.
Pemerintah berencana menyediakan rumah layak huni untuk ASN dan anggota TNI/Polri dengan skema DP nol persen. Program tersebut diharapkan supaya para abdi negara dapat memiliki rumah tinggal dengan harga terjangkau.
"Yang jelas kami akan konsentrasi pada upaya percepatan penyediaan rumah layak bagi 945.000 ASN, 275.000 TNI, dan 360.000 Polri. Tujuannya jelas agar ASN, TNI, dan Polri makin konsentrasi dalam bekerja," kata Presiden Joko Widodo di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (7/11).
Presiden juga meminta pembangunan perumahan tersebut turut memperhatikan akses ke tempat kerja, serta pengembangan kegiatan ekonomi yang menopang kawasan tersebut.
Terkait pembiayaannya, rumah layak huni untuk ASN dan anggota TNI/Polri tersebut bisa diambil dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), badan usaha milik negara (BUMN), atau pun pinjaman dari pihak swasta. (Antara)
