Infografis
Suara.com - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR) terus mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia. KemenPUPR, melalui Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, terus menggelar berbagai kegiatan percepatan sertifikasi tenaga kerja konstruksi.
Dirjen Bina Konsturksi KemenPUPR, Syarif Burhanuddin, menuturkan, pembangunan infrastruktur menjadi salah satu prioritas pemerintah, mengingat perannya yang sangat strategis untuk mendorong laju pertumbuhan ekonomi nasional. Kendati begitu, kata Syarif, proyek pembangunan infrastruktur tidak akan mungkin terlaksana tanpa dukungan SDM yang berkualitas.
Syarif mengungkapkan, Indonesia masih menghadapi tantangan terkait kondisi tenaga kerja konstruksi. Menurutnya, dari 8,14 juta tenaga kerja konstruksi, baru 5,96 persen yang bersertifikat, atau sekitar 485.534 orang.
"Jumlah ini belum memadai untuk dapat mendukung pembangunan infrastruktur yang terus meningkat dari tahun ke tahun, sehingga perlu percepatan sertifikasi tenaga kerja konstruksi. Untuk menghasilkan SDM konstruksi berkualitas, tiada cara lain kecuali melalui proses sertifikasi kompetensi, sesuai UU Jasa Konstruksu Nomer 2 Tahun 2017," katanya, saat konferensi pers di Media Center Gedung KemenPUPR, Jakarta Selatan, Kamis (25/10/2018).
Baca Juga: Pada 2019, KemenPUPR Akan Bangun 200 Jembatan Gantung
Berkenaan dengan itu, Syarif mengungkapkan, KemenPUPR sendiri terus melakukan langkah strategis untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja konstruksi, baik melalui metode latih sendiri dengan memaksimalkan kinerja Balai Kerja Konstruksi Wilayah, Balai Material Peralatan Konstruksi, dan Balai Penerapan Teknologi Konstruksi, maupun metode latih melalui kerja sama dengan stakeholders konstruksi, pemda, swasta, dan melalui metode latih oleh Badan Usaha Jasa Konstruksi (BUJK).
Selain itu, menurut Syarif, KemenPUPR juga melakukan inovasi, seperti Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Jarak Jauh atau Sistem Informasi Belajar Intensif Mandiri (SIBIMA), yang diklaim telah berhasil menjadi salah satu Top 99 Inovasi Pelayanan Publik 2016, yang menghasilkan 11.846 peserta terlatih dan bersertifikat. Ada juga Mobile Training Unit 2015 - 2017, yang menghasilkan 26.729 tenaga kerja bersertifikat.
"Selain SDM, pembangunan infrastruktur juga memerlukan keamanan untuk mencapai zero accident. Kecelakaan kerja konstruksi akan menggangu efektivitas berjalannya proyek konstruksi yang sudah ditunggu masyarakat. Kementerian PUPR berkomitmen untuk melaksanakan prinsip Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Konstruksi," pungkasnya.
