Infografis
“Caranya dengan melakukan pembatasan kunjungan ke kartel toko yang dimiliki warga negara originasi, dalam hal ini toko yang dimiliki warga Cina,” ujarnya
Ketiga, Kemenpar kedua negara (Indonesia-Tiongkok) sepakat untuk melakukan seleksi terhadap travel agent/travel operator (Ta/To), yang dinyatakan harus teregistrasi dengan baik di kedua negara.
“Tujuannya supaya tidak adacitra buruk bagi kedua belah pihak. Misalnya, negara tujuan dianggap tidak menarik, sehingga wisman originasi memiliki image negatif di suatu negara,” ujar Pitana.
Menteri Pariwisata ,Arief Yahya juga seirama. Menjaga citra kepariwisataan Bali, menurutnya, adalah harga mati yang tak boleh ditawar lagi.
Baca Juga: Kemenpar Gelar APWI 2018, Berhadiah Total Rp 300 Juta
“Paket murah itu akan diselesaikan dengan cara B to B. ASITA Bali akan dipertemukan dengan industri dari Tiongkok, dengan fasilitator gubernur Bali. Itu action terdekat yang akan dilakukan,” ujarnya.
Yang paling efektif, menurutnya adalah memperkuat kerjasama antara ASITA, Association of The Indonesian Tour and Travel Agencies kita dengan CNTA, China National Tourism Association, dengan membuat “White List Tour Agencies - Tour Operators.”
"White List itu daftar Ta To yang baik, lawannya black list daftar Ta To yang nakal. Nanti akan muncul daftar tour operator dan tour travel yang legal, terdaftar dan diakui oleh masing-masing asosiasinya. Sekali lagi, ini adalah kerja sama B to B," tambahnya.
I Gde Pitana bahkan sudah menghubungi Konjen Cina di Bali. Mereka menyambut gembira untuk melakukan pengawasan bersama.
"Itu lantaran kedua belah pihak ikut dirugikan oleh praktik yang merusak nama baik dan reputasi kedua negara. Thailand juga pernah mengalami hal yang sama. Saya sudah menugaskan untuk benchmark dengan Thailand. Apa yang dilakukan oleh pemerintah Thailand dalam menangani case zero dollar tour ini? Mereka menertibkan tata niaga industri tour and travel tanpa harus merusak kerja sama yang sudah berlangsung," katanya.
Baca Juga: Kemenpar Jual Paket Danau Toba 4 Hari ke Singapura dan Malaysia
