Infografis
Mendengar pertanyaan itu, Sri Mulyani kembali tersenyum. Kata Sri Mulyani, mencetak uang sendiri bukan cara yang pas untuk melunasi utang.
Karena setiap uang yang dicetak harus terlebih dahulu memperhitungkan berapa banyak kebutuhan uang yang beredar di Indonesia.
"Kalau kita cetak uang terus, nanti inflasinya tinggi. Harga akan jadi mahal," imbuh dia.
Kemenkeu Mengajar adalah kegiatan mengajar selama satu hari di Sekolah Dasar (SD) secara sukarela dari para pegawai Kemenkeu.
Para relawan mengajarkan peran Kemenkeu dalam menjaga ekonomi dan memperkenalkan profesi yang ada di Kemenkeu. Kegiatan ini juga bertujuan untuk memperkenalkan profesi yang ada di Kemenkeu sekaligus menularkan nilai-nilai dan semangat Kemenkeu.
Sri Mulyani kemudian mengajak siswa bermain peran (role play) mengenai bagaimana Menkeu membagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kepada Menteri Pendidikan, Menteri Kesehatan (Menkes), Menteri Sosial (Mensos), Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Menteri PU-PERA).
“Kita bermain peran seperti ini sebetulnya ini adalah cerita semua negara di dunia. Ada yang miskin, ada yang kaya, kebutuhannya banyak sekali. Maka Menkeu mengumpulkan uang dari pajak, pajak tidak boleh dikorupsi uangnya, dijaga karena ini uang rakyat. Masing-masing Menteri harus menjalankan tugas yang sama penting. Namun, dalam mengurus negara pasti ada prioritas mana yang terpenting dari yang penting-penting itu,” jelas Sri Mulyani.
Sementara itu, pada kesempatan yang sama Mardiasmo mengajar di Kelas VI-A SD Kenari 08. Mardiasmo menjelaskan mengenai tugas-tugas Kemenkeu salah satunya di sektor pendidikan dengan analogi Kemenkeu sebagai bendahara kelas agar mudah dipahami oleh siswa-siswi.
Sebagai informasi, Kemenkeu Mengajar 3 merupakan bagian dari gerakan serentak dari Sabang hingga Merauke bersama 3.562 relawan lainnya yang terdiri atas pejabat dan pelaksana dari sebelas unit eselon 1 Kemenkeu di 34 Propinsi 67 Kota/Kabupaten 174 SD dan menyentuh 58.799 siswa.
Panitia tidak memungut biaya apapun pada sekolah dan pegawai yang mengikuti Kemenkeu Mengajar ini serta pegawai juga tidak akan mendapatkan pembayaran, baik honor maupun Surat Perjalanan Dinas (SPD). Biaya yang ditimbulkan atas penyelenggaran kegiatan ini tidak dibebankan pada APBN (Non-APBN).
