Infografis
Wenda Permana, seorang warga RT21/06, Blok III CVI di perumahan tersebut mengaku keberatan dengan rencana pengosongan rumah negara yang dia tempati. Pasalnya, Wenda yang masih aktif berdinas di LIPI itu, merasa perpindahannya ke komplek perumahan Puspiptek di tahun 1983 itu dipaksa.
Namun setelah puluhan tahun, kini ia justru diminta mencari tempat tinggal lain, karena rumah negara yang ia tempati akan terkena proyek tersebut.
“Dulu itu, semua pegawai di LIPI, Batan, Puspiptek dari Jogja, Bandung, dipaksa pindah ke sini (komplek perumahan Puspiptek) malah pilihannya kalau tidak mau, harus lepas dari kedinasan. Kami ini sudah puluhan tahun mengabdi, semua perintah kami jalani, sekarang kami yang masih bersumbangsih untuk negara malah dibeginikan. Padahal janjinya itu, rumah ini bisa kami miliki dan buktinya ada 14 rumah di sini sudah tersertifikat pribadi. Itu senior-senior kami," bebernya.
Wenda menginginkan, adanya pembatalan atas rencana pembangunan jalan baru provinsi itu, dan lebih mengedepankan prinsip-prinsip musyawarah.
Baca Juga: Ini Alasan Jokowi Sering Marahi Dirut BPJS Kesehatan Fahmi Idris
“Kami minta kepala Puspiptek bertemu, berdialog langsung dengan kami. Kami jangan hanya dipertemukan oleh bawah-bawahannya yang tidak dapat memberikan keputusan. Kami abdi negara, berbuat, bekerja untuk negara, puluhan tahun kami bekerja sampai hari ini, justru mendapat perlakuan tak adil," katanya.
Berdasarkan pengamatan di lapangan, proyek pembangunan jalan baru provinsi itu, terkendala adanya rumah-rumah negara di komplek perumahan Puspiptek yang masih berpenghuni.
Jika dilihat dari pembangunan jalan provinsi baru yang sudah sampai depan perumahan Banara Serpong, memang menimbulkan pertanyaan. Pasalnya, jalan provinsi baru itu berkelok-kelok serta akan melintasi rawa, yang pada gambar rencana pembangunanya akan dibuat jembatan untuk melewati rawa di bawah jalan.
Kontributor : Anggy Muda
Baca Juga: Polisi Nyatakan Tidak Ada Penembakan Baru di DPR Hari Ini
