Infografis
Suara.com - Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa Muhamad Lukman Edy menilai kubu pasangan Prabowo Subianto dan Sandiaga Salahuddin Uno tengah membangun persepsi di masyarakat kalau kebijakan ekonomi pemerintahan Joko Widodo atau Jokowi telah gagal.
Ini disampaikan Lukman saat diskusi dengan tema 'Politik Ekonomi Jokowi: Mencari Ruang Gerak Ditengah Tekanan Perekonomian Global' di Rumah Cemara Jalan Cemara No. 19 Menteng, Jakarta Pusat, Senin (8/10/2018).
"Pihak Pak Prabowo - Sandiaga ini sedang membangun narasi untuk membantah semua angka-angka makro ekonomi kita. Itu yang dilakukan mereka sekarang," ujar Lukman.
Menurutnya strategi yang dipakai kubu Prabowo - Sandiaga gagal, karena selalu terbantahkan dengan data dan fakta yang ada.
Baca Juga: Mau Diperiksa soal Ratna, Amien Rais Temui Tim Hukum Prabowo
"Melalui apa? Melalui fakta di lapangan. Ada pengakuan emak-emak misalnya, yang berkenan menyampaikan susahnya hidup sekarang ini. Tapi kami lihat narasi ini merupakan generalisasi yang gagal karena kasus yang disampaikan oleh mereka itu selalu terbantahkan dengan sendirinya," jelas dia.
"Jadi kami lihat narasi yang mereka bangun sebagai hoaks baru di bidang ekonomi. Oleh sebab itu menurut saya benar kita melakukan diskusi ini untuk melakukan penguatan baik itu menyampaikan data makro, mikro, maupun membangun narasi generalisasi fakta di lapangan yang menurut kami gagal," lanjut Lukman.
Lukman kemudian mengklaim kondisi perekonomian di tanah air tengah bagus. Ia mencontohkannya dengan pertumbuhan ekonomi.
"Memang di awal Pak Jokowi target pertumbuhan ekonomi tidak tercapai, tapi itu karena menetapkan targetnya terlalu besar, terlalu optimis. Tapi kemudian pemerintahan Pak Jokowi melakukan revisi sehingga target pertumbuhan sudah sesuai kondisi internal," kata dia.
Berdasarkan angka kemiskinan Badan Pusat Statistik (BPS) per Maret 2018 yang menembus rekor satu digit selama Indonesia merdeka, yakni 9,82 persen. Data gini rasio alias ketimpangan ekonomi juga bernada positif.
Baca Juga: Hoaks Ratna Sarumpaet, Bawaslu Telisik Adanya Pelanggaran Prabowo
Selama periode September 2017 hingga Maret 2018, BPS mencatat gini rasio di Indonesia sebesar 0,389 persen. Jumlah ini menurun dari tahun-tahun sebelumnya.
"Lalu bagaimana fakta yang terjadi di tengah masyarakat kita? kalau kemudian data BPS dibantah?, ini sebuah penggiringan kepada masyarakat supaya tidak percaya kepada data konkret yang dikeluarkan BPS," kata dia.
Menurutnya, tim Prabowo - Sandiaga seharusnya tidak boleh meragukan data BPS. Dengan begitu, ia mengajak tim Jokowi - Ma'ruf untuk sama-sama meluruskan hal tersebut.
"Ini bagian pembodohan. Harusnya lakukan kritik berdasarkan data BPS itu. Dan harusnya menyampaikan pendekatan apa yang lebih baik agar ekonomi Indonesia jadi lebih baik," kata dia.
Kemudian, Lukman mengatakan angka pengangguran di tanah air tinggal 5,13 persen. Menurutnya, mulai dari tahun 2015 sampai 2018 angka tersebut turun secara signifikan.
"Pertama dalam sejarah angka kemiskinan menembus di bawah satu digit, 9,84 persen. Kemudian ini bagian dari kekuatan Jokowi - Maruf Amin," katanya.
