"Saya katakan, Kemenpar akan menjadi berguna untuk orang banyak, jika kita bisa memfasilitasi itu," cetusnya.
Dia mencontohkan, KUR pariwisata tidak populer, sebab masyarakat selalu berpikir, KUR hanya untuk sektor pertanian atau peternakan. Data OJK menunjukkan penyaluran KUR ke sektor industri pariwisata masih sangat kecil, yaitu sekitar 3 persen. Ini jauh lebih kecil dibandingkan pertanian/kehutanan (24 persen) dan perdagangan (58 persen).
"Karena itu, saya minta agar KUR pariwisata dikembangkan agar dikenal luas di kalangan pelaku industri pariwisata," ujar menteri yang membawa Kemenpar di posisi nomor 1 dan terpilih sebagai #TheBestMinistryOfTourism2018 se-Asia Pacific di Bangkok.
Contoh lain, lanjutnya, adalah RDPT (Reksa Dana Penyertaan Terbatas). Ketika sektor pariwisata tumbuh pesat, seharusnya RDPT bisa menjadi instrumen investasi yang menarik dengan return yang menjanjikan.
"Begitu juga pembiayaan perumahan bersubsidi homestay desa wisata, seharusnya bisa dikembangkan secara luas. Logikanya, kalau ada orang yang membangun homestay, seharusnya diberikan fasilitas KPR bersubsidi," tuturnya.
Kenapa? Karena homestay merupakan usaha produktif dan dinikmati oleh rakyat Indonesia. Usaha produktif dan manfaatnya betul-betul dirasakan oleh masyarakat desa layak diberikan subsidi.
"Menurut saya, setiap pelaku bisnis, khususnya usaha kecil-menengah harus ada bapaknya. Jangan sampai mereka tidak dibina. Nah, pembinaan itu termasuk dalam hal investasi dan pembiayaan," jelasnya.
Baca Juga: GIPI Menilai Kemenpar Pantas Raih The Best Ministry 2018
Untuk mendatangkan investasi, Menpar Arief Yahya memainkan konsep Planet, People, Prosperity (3P) atau Environment, Community, Economy (ECE).