Infografis
Suara.com - Ekspor barang dan jasa harus didorong untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi. Agar tumbuh secara berkelanjutan, aktivitas ekspor harus didasarkan pada adanya daya saing yang menyebabkan produk terus diminati oleh pasar global.
Sebagai salah satu langkah untuk mengembangkan ekspor, hari ini Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) atau Indonesia Eximbank menyelenggarakan seminar nasional peningkatan ekspor nasional dan dukungan pemangku kebijakan.
Acara yang diselenggarakan di kantor Kementerian Keuangan ini, bertujuan untuk mendiseminasikan hasil riset kerjasama LPEI dan jejaring Perguruan Tinggi untuk pengembangan ekspor Indonesia (UNIED), serta merumuskan konsensus bersama pemangku kebijakan dalam rangka peningkatan ekspor nasional.
Berbagai riset telah dilakukan oleh UNIED bersama-sama dengan LPEI. Rekomendasi yang dihasilkan perlu diseminasi kepada pemangku kebijakan sehingga dapat diimplementasikan untuk pengembangan ekspor barang dan jasa ke depan.
Direktur Eksekutif Indonesia Eximbank Sinthya Roesly mengatakan, LPEI bekerja sama dengan International Center for Applied Finance and Economics (InterCAFE) IPB menghitung dampak total pembiayaan LPEI terhadap perubahan kondisi Makroekonomi di Indonesia.
Dengan menggunakan analisis Computing General Equilibrium (CGE) menggunakan data Sistem Neraca Sosial Ekonomi Indonesia (SNSE) terkini, yaitu tahun 2008 diperoleh kesimpulan bahwa pembiayaan agregat LPEI berdampak positif terhadap peningkatan ekonomi dan memiliki dampak sosial, yaitu peningkatan penyerapan tenaga kerja dan menurunkan kemiskinan.
Hasil kajian lainnya hasil kerja sama LPEI dengan UNIED, yaitu penelitian terkait pentingnya infrastruktur ekspor dan winning commodities ekspor Indonesia.
Infrastruktur menjadi faktor penting dalam mendorong efisiensi logistik dan transportasi para eksportir sehingga dapat meningkatkan daya saing.
"Dari hasil kajian winning-commodities menjadi fokus kami dalam mendorong akselerasi ekspor winning commodities tersebut," kata Sinthya di Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (24/9/2018).
Hasil-hasil kajian tersebut terbuka untuk dilakukan sinkronisasi dan konfirmasi dengan para stakeholders dari Kementerian dan Lembaga untuk dapat memberi masukan. Rekomendasi kebijakan atas kajian-kajian yang telah dilakukan UNIED diharapkan bisa diimplementasikan secara konkret serta membantu penetapan kebijakan pemerintah.
