Infografis
Suara.com - Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR) terus mengejar target pembangunan insfrastruktur Indonesia. Selain Pos Lintas Batas Negara (PLBN) dan infrastruktur permukiman di perbatasan, pemerintah juga membangun jalan paralel di perbatasan.
Hal ini sesuai dengan Nawa Cita Presiden Joko Widodo, yaitu membangun dari pinggiran, dalam rangka menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Jalan-jalan perbatasan yang dibangun diantaranya di Pulau Kalimantan, Nusa Tenggara Timur (NTT), dan Papua Nugini. Di Kalimantan sendiri, selama dua tahun terakhir atau sejak 2015 hingga 2018, KemenPUPR telah membangun dan membuka sebagian jalan perbatasan di kawasan ini.
Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) XII, Refly Ruddy Tangkere, mengatakan, dari total 1.067 km jalan perbatasan, 184 km di antaranya belum tembus. Masing-masing 126 km di Kalimantan Utara dan 58 km di Kalimantan Timur.
Jalan perbatasan di Kalimantan akan terkoneksi dengan Trans Kalimantan sepanjang 1.920 km. Total jalan perbatasan di Kalimantan sepanjang 983 km, terbagi menjadi jalan paralel perbatasan sepanjang 603 km dan akses menuju pos lintas batas sepanjang 380 km.
Berdasarkan data Ditjen Bina Marga, setidaknya ada lima paket pelebaran jalan akses yang sedang dikerjakan menuju tiga lokasi PLBN Indonesia - Malaysia sepanjang 7.619 km. Lima paket tersebut terbagi atas Kalimantan Timur sepanjang 1.710 km, Kalimantan Barat sepanjang 2.117 km, Kalimantan Selatan sepanjang 1.204 km, Kalimantan Utara sepanjang 585 km, dan Kalimantan Tengah sepanjang 2.002 km.
Jalan paralel perbatasan di BPJN XII, panjang total panjang 1.056,87 (Kaltim 243,55 km dan Kaltara 813,32 km) merupakan jalan sejajar perbatasan yang membentang sepanjang Bts Provinsi Kalbar - Tiong Ohang - Long Pahangai - Long Boh - Long Nawang - Pujungan - Langap - Kemuat - Malinau - Mensalong - Simanggaris hingga ke Sei Ular di Kalimantan Utara.
Di Kaltim, jalan paralel perbatasan telah terbuka 219,43 km, yang belum terbuka sepanjang 24,12 km, dan agregat 132,29 km.
"Jalan akses menuju perbatasan (359 km) merupakan fasilitas menuju pintu perbatasan RI - Malaysia, yang terdiri atas ruas jalan Malinau - Semamu - Long Bawan - Long Midang (203,3 km) dan Mensalong - Tau Lumbis (155,70 km)," lanjut Refly.
Pada akhir 2018 akan terbuka seluruhnya, namun masih diperlukan perbaikan grade dan alih trase sebagian segmen jalan, akibat kondisi geometrik eksisiting yang memerlukan biaya yang sangat besar untuk perbaikannya (Trimble dan survei Lidar 2017).
“Untuk ruas Malinau - Semamu - Long Bawan - Long Midang (pintu perbatasan) telah teraspal 25,5 km,” ujarnya.
Untuk membangun konektivitas jalan antar provinsi di Kalimantan tersebut membutuhkan dana sebesar Rp 15,1 triliun, yang berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Infrastruktur sebesar Rp 3,2 triliun dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebesar Rp 11,8 triliun.
Refly berharap, kehadiran jalan perbatasan sekaligus melengkapi pembangunan PLBN yang sudah dibangun dan diharapkan bisa menjadi gerbang ekspor produk lokal Indonesia menuju negara tetangga. Tanpa adanya jaringan jalan, masyarakat perbatasan masih akan bergantung pada produk yang datang dari Malaysia.
“Selama ini kan, masyarakat di perbatasan lebih memilih membeli barang di Malaysia, karena harganya lebih murah. Dengan adanya pembangunan Trans Kalimantan ini, masyarakat diharapkan tidak lagi kesulitan untuk mendapatkan bahan pokok,” ujarnya, saat meninjau Trans Kalimantan, Kalimantan Utara, Rabu (5/9/2018).
