Infografis
Suara.com - Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia Hariyadi Sukamdani mengkritik keputusan dari beberapa menteri yang akan terlibat dalam tim sukses atau timses pemenangan pasangan calon presiden Joko Widodo dan Maruf Amin.
Hariyadi tidak mempermasalahkan keputusan para menteri tersebut, Hariyadi mengaku khawatir jika masuk dalam tim kampanye, maka tugas sebagai menteri terabaikan. Sebab, dalam berkampanye untuk Pemilihan Presiden (Pilpres) akan memakan banyak waktu.
“Saya sih khawatir tugas publik tidak tertangani. Soalnya timses itukan harus konsentrasi, semoga bisa bagi waktunya aja sih,” kata Hariyadi di Jakarta Selasa (21/8/2018).
Oleh sebab itu, dirinya meminta agar menteri yang masuk dalam tim kampanye capres-cawapres bisa mengatur waktu. Dengan demikian, tidak ada tugas sebagai menteri yang terabaikan lantaran sibuk kampanye.
Baca Juga: LSI: Maruf Amin Akan Mengurangi Suara Jokowi di Pilpres 2019
"Tentunya pembagian tugas jadi penting ya. Yang penting semoga bisa bagi waktu, karena dua hal itu penting. Tugas negara sebagai menteri dan tugas sebagai timses. Tim di kementerian dan tim di politik harus sama sama bagus biar bisa beriringan," kata dia.
Kendati demikian, lanjut Hariyadi, pengusaha tidak mau mengambil pusing terkait hal ini. Menurut dia yang paling penting bagi pengusaha ke depannya pemerintah jangan lagi mengeluarkan aturan yang menimbulkan ketidakpastian di dunia usaha.
"Saya sih tidak terlalu pusing soal ini. Kita itu yang pusing kalau pemerintah bikin aturan yang aneh aneh. Yang timbulkan keresahan," ujarnya.
Sebagai informasi, beberapa menteri yang dikabarkan masuk timses tercatat masih menjabat menjadi Menteri Pemerintahan Jokowi. Tercatat terdapat tiga menteri Kabinet Kerja masuk dalam daftar anggota tim sukses bakal capres dan cawapres Joko Widodo-Maruf Amin.
Mereka adalah Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani.
Baca Juga: PDIP Usul Goyang Dayung Jokowi Jadi Maskot untuk Pilpres 2019
