Infografis
Suara.com - Pemerintah sudah berhasil menerapkan pembangunan 17 proyek infrastruktur besar melalui sekema KPBU (Kerjasama Pemerintah Badan Usaha) hingga saat ini.
Direktur Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Resiko Kementerian Keuangan, Luky Alfirman mengatakan sudah ada proyek besar Kominfo seperi infrastruktur telekomunikasi Palapa Ring Barat yang sudah selesai dan proyek-proyek lain seperti jalan tol, rumah sakit dan lainnya.
"Dengan demikian maka pembiayaan infrastruktur tidak lagi tergantung APBN lagi karena pihak swasta sudah dilibatkan," ungkapnya dalam Diskusi Media Forum Merdeka Barat (FMB) 9 dengan tema “Efisiensi Anggaran, Meninjau Ulang Proyek Infrastruktur” di Gedung Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo), Jakarta Pusat, Jumat (10/8/2018).
Menurut Lucky, saat ini mengembangkan KPBU-AP, ini adalah skema baru dengan availability payment (AP).
"Contohnya kita membangun jalan sebesar Rp 100 triliun, lalu ada biaya pemeliharaannya, maka dengan skema KPBU-AP akan lebih efisien. Karena kita tak membayar di awal, kita hanya membayar cicilan pembiayaan ketika proyek sudah berjalan. Jadi risiko dipindahkan ke kontraktor, kita bayar ketika jalannya sudah digunakan," papar Lucky lagi.
Dalam jangka pendek yang dapat dilakukan adalah bagaimana kita mengurangi impor dan menambah ekspor, yang bisa dilakukan meningkatkan TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri).
"Karena ada beberapa pembangunan proyek infrastruktur seperti listrik yang memerlukan impor yang tinggi dan kita berusaha menguranginya," tukas Lucky lagi.
Lucky menambahkan secara keseluruhan, APBN dalam posisi aman.
"Kita sudah melapor ke DPR, bisa dilihat dari sisi penerimaan, belanja kita, angka defisit neraca pembayaran kita masih 2,6% dari APBN," tegasnya.
Menurutnya, pemerintahan saat ini tengah membuat proyeksi pembiayaan pembangunan infrastruktur ke depan.
"Pemerintah sadar masih mempunyai gap infrastruktur yang besar dimana membutuhkan dana sebesar Rp 4.700 triliun untuk membangun infrastruktur selama 5 tahun. Dengan skema pembiayaan baru maka pemerintah tidak lagi tergantung APBN. Ini cara jitu untuk menutupi gap infrastruktur kita," ujarnya.
Sekarang yang dibutuhkan banyak investor masuk guna membiayai pembangunan infrastruktur ini. Untuk itu, pemerintah bisa mempromosikan bagaimana untuk menarik investor untuk mendanai infrastruktur.
"Kita memberikan penjaminan, untuk risiko politik agar investor tidak takut masuk kesini," pungkas Lucky.
