"Pemerintah sadar masih mempunyai gap infrastruktur yang besar dimana membutuhkan dana sebesar Rp 4.700 triliun untuk membangun infrastruktur selama 5 tahun. Dengan skema pembiayaan baru maka pemerintah tidak lagi tergantung APBN. Ini cara jitu untuk menutupi gap infrastruktur kita," ujarnya.
Sekarang yang dibutuhkan banyak investor masuk guna membiayai pembangunan infrastruktur ini. Untuk itu, pemerintah bisa mempromosikan bagaimana untuk menarik investor untuk mendanai infrastruktur.
"Kita memberikan penjaminan, untuk risiko politik agar investor tidak takut masuk kesini," pungkas Lucky.