Dukung BBM Satu Harga, Pertamina Resmikan 3 Lembaga Penyalur

Senin, 06 Agustus 2018 | 05:14 WIB
Dukung BBM Satu Harga, Pertamina Resmikan 3 Lembaga Penyalur
Ilustrasi petugas mengisi bahan bakar minyak (BBM) kendaraan di SPBU Abdul Muiz, Jakarta. [Suara.com/Kurniawan Mas'ud]
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - PT Pertamina (Persero) terus mendukung Program BBM Satu Harga di wilayah Tertinggal, Terdepan dan Terluar (3T) di seluruh wilayah Indonesia.

Pertamina kembali meresmikan tiga Lembaga Penyalur BBM Satu Harga di tiga lokasi berbeda, yakni di Kabupaten Kepulauan Sula, Maluku Utara, Kabupaten Asmat, Papua dan Kabupaten Nias, Sumatera Utara.

Vice President Corporate Communication Pertamina, Adiatma Sardjito menyatakan, peresmian Lembaga Penyalur BBM Satu Harga merupakan komitmen Pertamina untuk menjalankan tugas dari Pemerintah dalam rangka memberikan keadilan energi bagi masyarakat sekaligus menjaga kedaulatan energi di seluruh pelosok negeri.

“Tahun 2017, Pertamina sudah mengoperasikan 54 Lembaga Penyalur BBM Satu Harga, dan tahun 2018 ditargetkan sebanyak 67 Lembaga Penyalur. Hingga Pertengahan 2018, Pertamina sudah mengoperasikan 9 titik BBM Satu Harga,” ujar Adiatma Senin (6/8/2018).

Baca Juga: BBM Satu Harga Kini Jangkau 68 Titik, Ini Dia Tempatnya

Pertamina, lanjut Adiatma, menargetkan akan meresmikan 18 Lembaga Penyalur BBM Satu Harga pada bulan Agustus serta 40 Lembaga Penyalur pada bulan September, sehingga total 67 Lembaga Penyalur akan tuntas sebelum akhir tahun.

Peresmian ketiga Lembaga Penyalur BBM Satu Harga tersebut dilaksanakan secara serentak di Desa Waiboga, Kecamatan Sulabesi Tengah, Maluku Utara.

Untuk menyuplai SPBU tersebut, Pertamina mengirim BBM dari Terminal BBM dengan menempuh medan perjalanan yang sangat ekstrim, melalui perjalanan yang sulit ditempuh dengan truk tangki, bahkan dengan berbagai kombinasi moda laut dan udara.

Sementara itu, Kepala BPH Migas M.Fanshurullah Asa menegaskan bahwa pembangunan SPBU di wilayah 3T ini bukan merupakan hal yang mudah mengingat kondisi geografis yang sulit dan ongkos angkut yang tinggi sehingga perlu diperhatikan agar tepat sasaran.

"Perlu ada monitoring dari Pemerintah Daerah dan Aparat agar penyaluran BBM Satu Harga ini tepat sasaran," kata Fanshurullah.

Baca Juga: Ini Alasan Pemerintah Terapkan BBM Satu Harga

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI