Infografis
Suara.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menghadiri acara tasyakuran milad Majelis Ulama Indonesia (MUI) ke-43 dan Peletakan Batu Pertama Pembangunan Menara MUI (MUI Tower) di Jalan Raya Mabes Hankam, Jakarta Timur, Kamis (26/7/2018).
Ketua MUI Ma'ruf Amin mengatakan, MUI membutuhkan kantor yang representatif dan moderen. Ia berharap kantor MUI yang baru baru akan dibangun ini sesuai dengan kebutuhan organisasi dan perkembangan zaman.
"Saat ini kami belum punya kantor milik sendiri. Saat ini MUI Pusat berkantor di sebuah bangunan empat lantai di jalan Proklamasi, Menteng, milik Kementerian Agama," ujar Ma'ruf saat memberikan kata sambutan.
Ma'ruf menjelaskan, sudah puluhan tahun MUI dipinjamkan kantor oleh Kemenag. Kantor itu, kata dia, sudah tidak mampu menampung kegiatan. Apalagi saat ini MUI memiliki 12 komisi dan 10 lembaga.
"Atas dasar tersebut, dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, kali ini MUI memulai program untuk memiliki kantor sendiri. Yang sesuai dengan kebutuhan, yang menjadi pusat kegiatan umat Islam," katanya.
Pembangunan menara MUI diperkirakan akan menelan biaya Rp 600 miliar. Gedung perkantoran modern ini dibangun di kawasan niaga terpadu (eureka township) di atas lahan seluas 18 hektare di Jalan Raya Mabes Hankam, Jakarta Timur.
Kawasan ini nantinya akan terdiri dari pusat perbelanjaan, hotel, convention center dan fasilitas penunjang lainnya.
Ma'ruf menjelaskan, MUl bekerja sama dengan PT Prima Jaringan, sebagai kontraktor, dan PT Asia Raya Kapital yang mengelola Reksadana Syariah.
"Pengembangan yang membangun kantor MUI tersebut adalah PT Prima Jaringan, dengan pinjaman dana dari PT Asia Raya Kapital. MUI dibangunkan dan ditalangi," katanya.
Di hadapan Presiden Jokowi, Ma'ruf Amin mengatakan MUI tidak punya uang untuk membangun kantor baru. Namun, karena ada perusahaan yang mau membangunkan dengan sistem angsuran.
"Pak Presiden, bukan MUI punya duit, tidak. Dibangunkan dengan PT ini, kemudian duitnya ditalangi. Sekarang ini MUI adalah penghutang yang besar," jelas Ma'ruf.
Meski begitu MUI tidak khawatir. Ma'ruf mengatakan MUI memilik umat Islam dan milik pemerintah.
"Dana yang digunakan berasal dari wakaf, yang dihimpun dikelola MUI dari umat Islam, pemimpin, perusahan, lembaga, serta berbagi sumber yang halal dan sesuai syariah," kata dia.
