Infografis
Suara.com - Indonesia dipercaya kelola 12 juta dolar AS dana hibah Open Government Partnership dan Bank Dunia. Dana ini menjadi sumber pembiayaan untuk merancang dan melaksanakan komitmen-komitmen OGP yang berdampak yang besar.
Khususnya reformasi pemerintahan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah, dan memperkuat keterlibatan warga dan daya-tanggap pemerintah (government responsiveness).
“Sebuah kehormatan bagi Indonesia dan Kantor Staf Presiden dapat memperoleh kepercayaan besar mengelola dana hibah OGB,” kata Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko.
Ia menjelaskan, dana ini menjadi sumber pembiayaan untuk merancang dan melaksanakan komitmen-komitmen OGP yang berdampak yang besar. Khususnya reformasi pemerintahan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah, dan memperkuat keterlibatan warga dan daya-tanggap pemerintah (government responsiveness).
Dideklarasikan tujuh tahun lalu, Open Government Partnership (OGP) telah menjadi salah satu gerakan multilateral yang tumbuh paling cepat. Dari delapan negara pendiri pada 2011, kini sudah 80 negara bergabung dalam OGP pada 2018.
Pada KTT Global OGP ke-5 di Tbilisi, Georgia, 18 Juli 2018, OGP, dengan dukungan mitra pembangunan beserta Bank Dunia, diluncurkanlah OGP Multi-Donor Trust Fund (MDTF) atau Dana Hibah OGP-Bank Dunia untuk mendukung negara-negara klien Bank Dunia yang menjadi anggota OGP atau berniat menjadi anggota OGP dalam mendorong transparansi, akuntabilitas, dan daya-tanggap pemerintahnya. Meski sudah berjalan sejak tahun lalu, Dana Hibah ini baru resmi diluncurkan saat ini.
Awalnya, pemerintah Perancis menghibahkan 1 juta Euro, sementara Pemerintah Kanada memberikan 4 juta Dolar AS sehingga total tercapai kira-kira 5,5 juta Dolar AS. Dalam KTT OGP ini, Inggris menyatakan komitmen 3,5 juta Poundsterling, dan juga donor lain memberikan dukungannya sehingga total dana hibah yang terkumpul mencapai sekitar 12 juta Dolar AS.
Untuk mengelola dana ini dibentuk Trust Fund Council (Dewan Dana Hibah) yang terdiri dari perwakilan Bank Dunia, wakil dari donor, dua wakil dari OGP, dan satu wakil dari OGP Support Unit.
Dalam gelombang pertama, organisasi masyarakat sipil dari Indonesia, The Bojonegoro Institute, satu dari 9 yang terpilih, menerima 86 ribu dollar selama setahun untuk mendukung Pemkab Bojonegoro menerapkan keterbukaan dan akuntabilitas.
