Infografis
Suara.com - Pemerintah secara bertahap menyelesaikan pembangunan Jalan Tol Trans Jawa (1.150 Km) dari Merak hingga Banyuwangi bisa tersambung secara keseluruhan pada akhir tahun 2019. Salah satu ruas tol yang diresmikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Minggu (15/7/2018) adalah ruas tol Kertasura – Sragen sepanjang 35 Km yang merupakan bagian dari Tol Solo-Ngawi sepanjang 90 Km, di Gerbang Tol Ngemplak, Boyolali, Jawa Tengah.
“Saya titip yang pertama, ini akan memperlancar mobilitas barang dan orang serta menurunkan biaya logistik. Saya juga titip agar rest area jangan diisi oleh merek-merek asing. Saya minta di rest area justru menjual batik, soto, gudeg, telur asin dan wedang ronde. Ini harus kita mulai, jangan terdengar lagi suara masyarakat bahwa omset telur asin anjlok (karena adanya tol),” tegas Presiden Jokowi dalam sambutannya.
Presiden Jokowi menginstruksikan Menteri BUMN dan Menteri PUPR bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi, Kabupaten, dan Kota untuk memfasilitasi usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) agar mendapatkan kesempatan berjualan di rest area jalan tol.
“Saya tidak tahu bentuk kerja samanya akan seperti apa, tapi bagi saya harus. Jangan sampai ada yang ditinggal dengan adanya pembangunan ini. Pembangunan memang harus dilaksanakan karena kita harus memperkuat daya saing kita, kalau tidak kita akan ditinggal negara lain,” jelas Presiden Jokowi yang telah mencoba ruas Tol Kartasura - Sragen pada Sabtu malamnya.
Sementara Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam laporannya mengatakan ruas tol Kartasura-Sragen yang diresmikan hari ini adalah Segmen Kartasura – Karanganyar (20,9 Km) yang dibangun oleh Pemerintah dan Segmen Karanganyar – Sragen (14,3 Km) yang konstruksinya oleh PT. Solo Ngawi Jaya (PT. SNJ) selaku Badan Usaha Jalan Tol (BUJT).
“Total besaran dukungan Pemerintah hingga saat ini adalah Rp 2,57 triliun, sedangkan investasi BUJT sebesar Rp 11,34 triliun,” kata Menteri Basuki. PT. SNJ saat ini tengah menyelesaikan pembangunan Segmen Sragen – Simpang Susun Ngawi (54,9 Km) yang direncanakan beroperasi September 2018.
Mengenai besaran tarif tol Kartasura-Sragen, Menteri Basuki mengatakan bahwa Kementerian PUPR telah melakukan rasionalisasi tarif ruas tol menjadi Rp 1.000 per Km atau lebih rendah dari tarif per km yang direncanakan sebelumnya.
“Tol ini sudah menggunakan formula tarif Rp 1000 perkm dan penyederhanaan golongan kendaraan menjadi 3 golongan : Golongan 1, 2 dan 3. Dengan demikian ruas tol ini diharapkan menjadi lebih atraktif bagi angkutan logistik,” kata Menteri Basuki.
Menteri Basuki mengatakan dengan terkoneksinya Pulau Jawa oleh Tol Trans Jawa, hal ini akan membuka peluang tumbuhnya sektor-sektor ekonomi produktif, seperti sektor industri, pariwisata (misalnya wisata budaya Kraton, kuliner, wisata alam) serta sektor jasa perkotaan.
Agar dampak pembangunan tol optimal bagi pengembangan ekonomi lokal, maka kreatifitas pemerintah daerah bersama komunitas dan masyarakat sangat diperlukan.
Dari tahun 2015 sampai dengan Juli 2018, tambahan panjang tol yang telah dioperasikan adalah 443 km, dengan rincian pada akhir tahun 2015 (132 Km), tahun 2016 (44 Km), tahun 2017 : (156 Km) dan hingga 15 Juli 2018 (110 Km).
Pada akhir 2018, ditargetkan ada tambahan panjang ruas tol Trans Jawa yang beroperasi yakni sebanyak 7 ruas sepanjang 403 km. Tujuh ruas tol tersebut yakni Pejagan - Pemalang Seksi 3 dan 4, Pemalang - Batang, Batang - Semarang, Salatiga - Kartasura/Solo, Sragen - Ngawi, Wilangan - Kertosono dan Pasuruan-Grati.
Turut hadir dalam acara tersebut, Menteri BUMN Rini Sumarno, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Direktur Utama PT. Jasa Marga Desi Aryani, dan Direktur Utama PT Waskita Karya Ngurah Putra.
Sementara mendampingi Menteri Basuki, turut hadir yakni Direktur Jenderal Bina Marga Arie Setiadi Moerwanto, Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Khalawi AH, Direktur Jalan Bebas Hambatan dan Fasilitasi Jalan Daerah Sugiyartanto, Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Herry Trisaputra Zuna, Sekretaris BPJT Darda Daraba, Kepala BBPJN VII Herry Marjuki, serta Kepala Biro Komunikasi Publik Endra S. Atmawidjaja.
