Gerindra Tolak RUU Pertanggungjawaban APBN 2017, Ini Alasannya

Selasa, 10 Juli 2018 | 18:31 WIB
Gerindra Tolak RUU Pertanggungjawaban APBN 2017, Ini Alasannya
Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan. [DPR RI]
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

“Dan yang memprihatinkan, Fraksi Gerindra memprediksi rasio realisasi belanja APBN 2018 terhadap PDB akan turun menjadi 14,12 persen dan tahun 2019 akan turun menjadi sebesar 13,7 persen. Sehingga, kinerja Pemerintah dalam realisasi belanja APBN selama lima tahun mengalami kontraksi sebesar 3 persen dari PDB,” jelasnya.

Selain itu, realisasi penerimaan perpajakan pada APBN TA 2017 sebesar Rp 1.343,5 triliun atau 9,9 persen dari PDB. Angka tersebut semakin jauh dari target Rencana Pembangunan Jangka Menegah (RPJM) 2015-2019 sebesar 16 persen. Hal tersebut menempatkan APBN semakin tergantung dari utang.

“Tax ratio sebesar 9,9 persen adalah yang terendah dalam 10 tahun, sekaligus menunjukan kinerja pemerintah dalam memungut pajak sangat buruk,” lanjutnya.

Atas sejumlah persoalan tersebut, maka Fraksi Gerindra meminta pemerintah untuk lebih serius dalam perencanaan dan pelaksanaan APBN, dan seyogyanya lebih realistis dalam mematok asumsi-asumsi dalam perencanaan APBN, serta berupaya mendorong postur APBN yang surplus.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI