Infografis
Suara.com - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) meluncurkan program kewirausahaan pertanian dan digitalisasi pertanian. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan para petani di Indonesia.
Deputi Bidang Usaha Industri Agro dan Farmasi Kementerian BUMN Wahyu Kuncoro mengatakan, program ini diimplementasikan di sembilan kabupaten di Jawa Barat, yaitu Indramayu, Karawang, Purwakarta, Majalengka, Sumedang, Cianjur, Garut, Ciamis dan Tasikmalaya.
"Dari hanya sebagai penggarap lahan yang tidak memiliki akses pasar dan kendali pada harga produksi menjadi pemilik bersama atas entitas bisnis dengan model bisnis yang memberikan keuntungan maksimal bagi para petani," kata Wahyu di Kementerian BUMN, Jakarta Pusat, Senin (9/7/2018).
Wahyu mengatakan, pada awal Juni 2018 lalu, program ini telah diresmikan oleh Presiden Joko Widodo di Kecamatan Sliyeg, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Tercatat, lebih dari 7.000 petani di Sliyeg telah dilibatkan dalam program ini.
Untuk memungkinkan penyerapan beras petani dengan harga yang baik, MBB Sliyeg telah membangun Sentra Pengolahan Beras Terpadu (SPBT) Sliyeg di Desa Majasari lengkap dengan mesin pengering berkapasitas 30 ton per siklus, mesin penggiling berkapasitas 3 ton gabah per jam dan mesin pengemasan berkapasitas 4 ton beras per jam.
Salah satu arahan Jokowi kala meresmikan program tersebut adalah, kewirausahaan pertanian harus memiliki skala yang besar untuk memastikan efektivitas dan nilai tambah bagi petani. Jadi petani dapat merasakan manfaat nyata dari program tersebut.
Jokowi pun akan terus memantau program ini selama enam bulan. Apabila berhasil, program ini akan diangkat menjadi program nasional.
Program kewirausahaan dan digitalisasi pertanian ini didukung oleh sinergi sejumlah BUMN, di antaranya PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk, PT Pupuk Indonesia (Persero), Bank BTN, Bank BNI, Bank BRI, Bank Mandiri, Perum Bulog, RNI, Askrindo, Jasindo, Pertani, Sang Hyang Seri, Pegadaian, Permodalan Nasional Madani (PNM), Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) dan Mitra BUMDes Bersama (MBB).
