Infografis
Suara.com - Ketua DPR RI Bambang Soesatyo meminta PT Garuda Indonesia dan pemerintah merespons rencana mogok, pilot dan karyawan Garuda Indonesia saat arus mudik Idul Fitri 1439 Hijriah/2018.
Ia mengatakan, ini bukan kali pertama para pilot Garuda Indonesia mengancam tidak beroperasi. Ini membuktikan, masih ada permasalahan krusial yang belum bisa diselesaikan secara baik antara karyawan dan pihak direksi.
"Berdasarkan catatan saya, setidaknya ada beberapa aksi mogok yang pernah dilakukan para pilot Garuda Indonesia," kata Bambang lewat pesan singkat, Minggu (3/6/2018).
Ia mencatat, pada tahun 1980, pilot Garuda sempat melakukan mogok kerja. Kemudian pada tahun 2003 dan 2011, para pilot Garuda juga melakukan hal yang sama karena tuntutan perbaikan gaji tidak dipenuhi manajemen Garuda Indonesia.
Baca Juga: Istri Eks Nikita Willy Lahir Anak Kembar, Warganet Kritik Fotonya
"Tuntutan kenaikan gaji adalah hak setiap karyawan Garuda Indonesia. Begitu pula dengan aksi mogok kerja. Dalam undang-undang tentang ketenagakerjaan, mogok kerja masih dibenarkan sebagai bagian hak para pekerja," tutur Bambang.
Hanya, lanjut Bambang, kalau mogok kerja para pilot Garuda dilakukan saat arus mudik lebaran ini jelas sangat disayangkan. Karena akan mengganggu pelayanan publik dalam melakukan aktivitas mudik lebaran.
Selain itu, kata dia, mogok kerja pilot Garuda Indonesia juga berpotensi melanggar Undang-undang tentang Penerbangan dan Undang-undang Perlindungan Konsumen.
"Dalam kedua undang-undang tersebut diatur konsumen berhak mendapatkan kenyamanan, keamanan serta keselamatan dalam menggunakan jasa penerbangan. Jika mogok kerja pilot Garuda jadi dilakukan maka jelas akan merugikan para konsumen," ujar Bambang.
Bambang mendorong supaya permasalahan di tubuh PT Garuda Indonesia bisa diselesaikan segera mungkin.
Baca Juga: Sakit Hati, Pedagang Es Kelapa Tewas Dibacok Teman Sekerja
Pihak karyawan yang diwakili serikat pekerja, harus segera duduk bersama manajemen PT Garuda untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi.
Pemerintah melalui Kementerian BUMN dan Kementerian Perhubungan juga harus turun tangan. Perundingan tripatrit antara serikat pekerja Garuda, manajemen Garuda dan Kementerian BUMN harus segera dilakukan.
"Lakukan perundingan untuk membuka saluran komunikasi yang selama ini tersumbat. Musyawarah juga harus dilakukan dengan semangat bersama mencari solusi, bukan semangat saling menyalahkan. Tidak ada kata mustahil untuk mencapai kesepakatan bersama," tutur Bambang.
"Saya harap mogok kerja para pilot Garuda ini tidak akan terjadi. Sebab, selain merugikan publik juga akan merusak nama baik maskapai penerbangan plat merah milik pemerintah ini," tambah Bambang.
