Infografis
Suara.com - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) optimis infrastruktur jalan dalam melayani arus mudik tahun 2018 lebih baik dari tahun 2017. Jalan nasional yang menjadi jalur mudik kondisinya cukup baik dengan tingkat kemantapan 90 persen.
Selain itu untuk jalan tol, pemudik tahun ini bisa menggunakan dari Merak hingga Pasuruan sepanjang 995 km meski dari panjang tersebut, 237 km masih berstatus fungsional.
Pada masa mudik Lebaran, pihak badan usaha jalan tol (BUJT) akan memberikan diskon tol sebesar rata-rata 10 persen di seluruh ruas tol.
“Dari hasil rapat, BUJT secara sukarela (voluntary) memberikan diskon tol. Besaran setiap ruasnya berbeda dengan rata-rata 10 persen, namun kapan mulai berlakunya belum disepakati. Sebagian ingin bersamaan dengan libur Lebaran tanggal 11 Juni 2018 sampai 19 Juni 2018, namun ada yang berkeinginan diskon tol diberikan pada puncak mudik H-2 dan H+2 Lebaran. Apabila BUJT sudah sepakat, maka saya akan buatkan surat keputusannya,” kata Menteri Basuki di Jakarta, 18 Mei 2018.
Baca Juga: Menteri PUPR Pastikan Ada Diskon Tarif Tol 10 Persen Saat Mudik
Mengenai kekhawatiran semakin macetnya jalan tol karena adanya diskon tol, Menteri Basuki mengatakan, telah berkordinasi dengan Kementerian Perhubungan dan Korps Lalu Lintas (korlantas) Polri dalam manajemen lalu lintasnya. Tujuan pemberian diskon tol adalah untuk memecah puncak arus mudik dan bentuk empati dari BUJT terhadap para pemudik dalam merayakan Lebaran.
“Dengan semakin panjangnya tol yang bisa digunakan, pemudik diminta tidak euforia melaju dengan kecepatan tinggi di jalan tol yang lurus. Pemudik diminta tetap berhati-hati dan beristirahat cukup, periksa kondisi kendaraan dengan baik, jangan sampai mogok, terutama di tol fungsional. Meski disiapkan mobil derek namun tentu akan menghambat kendaraan lainnya. Tol fungsional akan difungsikan satu arah dengan dua lajur,” kata Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR Arie Setiadi Moerwanto melalui keterangan resminya.
Lebih lanjut, Arie mengatakan, tol yang fungsional dapat dilewati siang dan malam, namun untuk pengaturan dilapangan sepenuhnya kewenangan pihak Korlantas.
Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian PUPR Herry Trisaputra Zuna mengatakan kesiapan pemerintah tahun ini didasarkan atas refleksi mudik tahun 2017.
Saat ini transaksi tol sudah 100 persen non tunai, sehingga upaya mengurangi antrian di gerbang tol, pihak BUJT akan memaksimalkan seluruh gardu transaksi untuk beroperasi.
Baca Juga: Sedang Dinas Luar Kota, Menteri PUPR Tak Penuhi Panggilan KPK
Ditambah adanya petugas dengan mesin pembaca kartu tol (mobile reader e-toll) dan menyiapkan lebih banyak fasilitas top up dan kartu baru yang tersebar di rest area dan gardu transaksi tol.
