Jawab Sindiran Fadli Zon Soal Utang, Ini Jawaban Lengkap Kemenkeu

Rabu, 16 Mei 2018 | 16:43 WIB
Jawab Sindiran Fadli Zon Soal Utang, Ini Jawaban Lengkap Kemenkeu
Gedung Kementerian Keuangan di Kawasan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Sabtu (12/3/2016). [Suara.com/Adhitya Himawan]
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Jadi tidak benar menurutnya bahwa pemerintah telah kehilangan kepercayaan dan kredibilitas karena transaksi utang tersebut. Selain itu, beberapa investor juga menawarkan imbal hasil yang tidak wajar jika dibandingkan dengan kondisi di pasar sekunder. Posisi tawar kita masih lebih tinggi, sehingga pemerintah memutuskan untuk tidak menjual Surat Utang Negara pada lelang terakhir 8 Mei 2018.

Diambilnya penawaran yang lebih rendah dari target, menurut Nufransa pula, belum mengganggu pemenuhan kebutuhan pembiayaaan APBN 2018. Pemerintah menerapkan strategi frontloading, di mana ketika kondisi market dalam keadaan bagus dan kondusif, pemerintah melakukan upsize penerbitan SUN. Hingga saat ini, penerbitan SBN telah mencapai Rp 391,85 triliun (46,3 persen dari target gross issuance), atau Rp 189,14 triliun (45,6 persen dari target net issuance). Di samping itu, posisi kas pemerintah juga sedang berada pada level yang aman.

Pemerintah juga menyiapkan berbagai alternatif sumber pembiayaan lain, antara lain private placement (dengan demand yang masih cukup banyak), serta penambahan pembiayaan dari pinjaman dengan beberapa donor telah memberikan komitmennya. Selain itu, pemerintah tetap merencanakan akan menerbitkan Samurai Bond, dan terakhir terdapat juga dana investasi Badan Layanan Usaha.

"Pelemahan permintaan pada lelang Surat Utang Negara disebabkan ketidakpastian dan sentimen global, dan diharapkan sifatnya sementara. Kita percaya bahwa kondisi akan segera kembali pulih. Pada akhirnya, akan terjadi titik keseimbangan baru, the new normal. Pemerintah sudah siap dalam menghadapi hal ini," tegas Nufransa.

Yang lebih penting lagi menurutnya adalah bahwa pemerintah senantiasa waspada atas segala pergerakan indikator perekonomian dan keuangan global, sehingga akan selalu profesional namun tetap berhati-hati dalam menentukan kebijakan yang diambil.

"Ini semua dilakukan untuk menjaga kredibilitas APBN agar dapat menjadi instrumen yang menjadi solusi. APBN selalu dikelola agar dapat meningkatkan produktivitas bangsa, sehingga dapat mengurangi kemiskinan dan kesenjangan, serta menciptakan lapangan kerja. Dengan begitu, kita akan dapat mendekati tujuan negara kita, mencapai masyarakat yang bermartabat, adil dan makmur," pungkas Nufransa.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI