Infografis
"Kalau sudah memiliki sertifikat, ini adalah tanda bukti hak hukum atas tanah yang dimiliki. Sudah, tidak akan ramai-ramai nanti menjadi sengketa dengan tetangganya dan perusahaan swasta," kata dia.
Dalam kunjungan kerja di hari kedua di Riau, Kepala Negara juga menyerahkan 100 sertifikat hak atas tanah kepada para petani sawit di Rokan Hilir. Tahun ini presiden menargetkan 5 ribu sertifikat untuk pemilik lahan yang belum bersertifikat khusus di Rokan Hilir.
Dengan adanya sertifikat tersebut, sejumlah persoalan yang dihadapi petani sawit, kata Presiden, bisa diselesaikan. Sehingg petani bisa fokus untuk meningkatkan produktivitas mereka. Dengan demikian, kesejahteraan para petani sawit dapat meningkat.
"Jadi saya harapkan program ini betul-betul segera dimulai, segera diselesaikan. Jangan lupa Pak Menteri, Pak Gubernur, Pak Bupati, ini saya cek nanti, jalan atau tidak," kata Jokowi.
Baca Juga: Disematkan Tanjak, Jokowi Luncurkan Peremajaan Sawit Rakyat
Dalam kesempatan ini Kepala Negara didampingi Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Sofyan Djalil, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko dan Plt. Gubenur Riau Wan Thamrin Hasyim.
Untuk diketahui, Provinsi Riau menjadi tempat yang ketiga diluncurkannya progrm PSR. Pertama kali dilakukan di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, pada 13 Oktober 2017. Saat itu, pelaksanaan peremajaan lahan sawit milik rakyat mencakup lahan seluas 4.400 hektare.
Sedangkan yang kedua di Serdang Bedagai, Sumatera Utara pada 27 November 2017. Pelaksanaan peremajaan di sejumlah kabupaten di Sumatra Utara mencakup lahan sawit rakyat seluas 9.109,29 hektare.
