Jokowi Yakin Sawit Rakyat Lebih Menguntungkan

Rabu, 09 Mei 2018 | 20:57 WIB
Jokowi Yakin Sawit Rakyat Lebih Menguntungkan
Presiden Joko Widodo disematkan Tanjak berupa ikat kepala, selempang dan kain pinggang berwarna kuning oleh tokoh adat. (Biro Pers)
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Presiden Joko Widodo meresmikan program Peremajaan Sawit Rakyat seluas 25.423 hektare di Provinsi Riau. Acara peresmian berlangsung di Kabupaten Rokan Hilir, Rabu (9/5/2018).

Khusus di Kabupaten Rokan Hilir, lahan sawit yang diremajakan seluas 15.000 hektare dan melibatkan kurang lebih 5 ribu petani swadaya setempat.

"Untuk meremajakan, tahun ini target kita di seluruh Tanah Air itu ada 185 ribu hektare. Di Provinsi Riau sendiri akan dikerjakan 25 ribu hektare," ujar Jokowi dalam sambutannya.

Sebanyak delapan kabupaten di Provinsi Riau menjadi sasaran program peremajaan. Kedelapan kabupaten tersebut ialah Rokan Hulu, Rokan Hilir, Kampar, Siak, Pelalawan, Kuantan Sengingi, Indragiri Hulu, dan Bengkalis.

Baca Juga: Disematkan Tanjak, Jokowi Luncurkan Peremajaan Sawit Rakyat

Peremajaan Sawit Rakyat dilakukan untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan para petani kelapa sawit. Sebagaimana diketahui, sebagian besar kebun kelapa sawit rakyat di Indonesia sudah berusia puluhan tahun, alias tua. Sehingga sudah seharusnya diremajakan.

"Kalau kita bandingkan ini yang di perusahaan swasta dengan yang dimiliki rakyat itu hasil produksinya berbeda jauh dua kali lipat. Inilah mengapa pemerintah sekarang melakukan yang namanya peremajaan," kata Jokowi.

Untuk setiap hektare lahan sawit, pemerintah akan memberikan bantuan dana melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit sebesar Rp 25 juta. Dana ini disalurkan melalui perbankan yang ditunjuk.

Nantinya, dana tersebut dapat digunakan oleh para petani sawit sebagai modal awal untuk melakukan penebangan tanaman kelapa sawit tua, penyiapan bibit, dan penanamannya.

Selain itu, pemerintah juga mempercepat penerbitan sertifikat hak atas tanah yang digunakan para petani sebagai lahan-lahan kelapa sawit mereka.

Baca Juga: Jokowi Sebut Replanting Sawit Sudah Terlambat, Kenapa ?

Menurut Presiden, selama ini para petani kesulitan dan belum memiliki sertifikat pengakuan atas tanah mereka. Inilah yang ingin diselesaikan oleh pemerintah.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI