Kasus Rekaman, Rini Harus Dievaluasi dan Diperiksa KPK

Iwan Supriyatna Suara.Com
Selasa, 08 Mei 2018 | 11:30 WIB
Kasus Rekaman, Rini Harus Dievaluasi dan Diperiksa KPK
Presiden Jokowi didampingi Menteri BUMN Rini Soemarno meresmikan pengoperasian jalan tol Medan-Binjai di Sumatera Utara. [Dok Kementerian BUMN]
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Selain tersandung kasus rekaman, kinerja Rini memimpin BUMN juga tengah disorot berbagai pihak terkait perombakan direksi PT Pertamina (Persero) dan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk.

Perombakan direksi Pertamina dan penambahan direksi Garuda Indonesia diduga dilakukan bukan atas dasar penilaian kinerja dan kebutuhan.

Rini dinilai tergesa-gesa mencopot Dirut Pertamina Elia Massa Manik karena alasan kelangkaan BBM jenis premium. Selain itu, terjadi juga penambahan direksi Garuda menjadi sembilan orang, dan anjloknya nilai saham Garuda Indonesia dari Rp 440 per lembar saham pada trimester pertama 2016 menjadi Rp 292 per lembar saham pada 25 April 2018.

“Jika benar pergantian direksi tersebut atas pertimbangan politik pribadi Bu Rini, maka Presiden harus mengevaluasinya,” ungkap Wahyudi.

Baca Juga: Rekaman Rini Soemarno Rugikan Jokowi Secara Politik - Ekonomi

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI