Infografis
Suara.com - Rekaman pembicaraan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno dengan Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Sofyan Basir yang direkayasa isi pembicaraannya dinilai merupakan cara yang kotor. Apalagi rekaman tersebut disebarkan di media sosial.
“Manuver ini dilakukan untuk mendiskreditkan Menteri BUMN,” kata Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Arief Poyuono, saat dihubungi Suara.com, Minggu (6/5/2018).
Arief menegaskan, sebetulnya tidak ada yang istimewa dalam percakapan telepon antara Menteri BUMN dengan Dirut PLN. Bahkan, meskipun dalam rekaman tersebut menyebut nama kakak dari Menteri BUMN, yakni Arie Soemarno.
“Sudah jelas dan clear bahwa rekaman tersebut adalah membahas kerja sama antara PT Bumi Sarana Migas (BSM) dengan PLN dan PT Pertamina (Persero) untuk membangun Terminal Gas Bojonegara (Provinsi Banten) yang hingga saat ini belum terealisasi," lanjut Arief.
Menurutnya, pembicaraan dalam rekaman antara Meneg BUMN wajar saja karena hanya membahas besaran share / saham yang harus dikuasai oleh PLN. Ini mengingat PLN nantinya sebagai konsumen dari Terminal Gas Receiving Bojonegara untuk mensuplai gas ke PLTU Muara Tawar. Menurutnya, permintaan PLN untuk memiliki saham sebesar 15 persen dalam joint venture antara PT BSM PLN dan Pertamina dimana Pertamina bertindak sebagai off taker, sangat wajar.
Selain menjadi offtaker, saat ini Pertamina juga ikut dalam manajemen untuk menjamin kualitas produk sebelum sampai ke konsumen. Dalam skema kerja sama ini BSM menyerahkan sepenuhnya offtaker LNG kepada Pertamina.
Offtaker merupakan pembelian hasil-hasil minyak dan gas bumi serta turunannya untuk kemudian didistribusikan kembali ke konsumen.
Arief meyakini terminal regasifikasi yang digagas sejak 2013 ini menguntungkan semua pihak karena dia melihat kerja sama ini murni business to business demi mengantisipasi defisit gas di Jawa Barat. Sayangnya, hingga sekarang, proyek ini belum bisa terealisasi karena belum ada kesepakatan besaran kepemilikan saham antara ketiga korporasi tersebut.
Sementara sangat jelas Ari Sumarno bertindak sebagai lead coordinator PT BSM sejak 2013. “Artinya tidak ada conflict of interest dalam kerjasama ini. Wajar saja terjadi negosiasi dalam menentukan besaran saham terkait beban dan modal yang disetor dalam proyek tersebut,” jelasnya.
Selain itu, Arief melihat Rini Soemarno tetap meminta agar PLN bisa memiliki saham yang signifikan. Walaupun akhirnya tidak ada kata sepakat dalam kerja sama tersebut.
