Di Peluncuran GPN, Gubernur BI: Banyak ATM Ribet

Kamis, 03 Mei 2018 | 13:55 WIB
Di Peluncuran GPN, Gubernur BI: Banyak ATM Ribet
Peluncuran kartu debit GPN berlogo Garuda di kantor Bank Indonesia, Jakarta Pusat, Kamis (3/5/2018).(Suara.com/Dian Kusumo Hapsari)
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Bank Indonesia resmi meluncurkan kartu berlogo Gerbang Pembayaran Nasional atau GPN. Peluncuran ini diresmikan langsung oleh Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo dan disaksikan oleh Menteri BUMN Rini Soemarno juga Menteri Sosial Idrus Marham.

Agus mengklaim, dengan adanya logo GPN, biaya transaksi yang dilakukan oleh masyarakat menjadi lebih murah dan mudah. Hal tersebut lantaran adanya logo GPN maka pembayaran antar bank menjadi satu dan saling terhubung.

“Selama ini masyarakat dipaksa memiliki banyak kartu ATM. Kemudian di masing-masing terminal ATM itu kan ribet. Maka dari itu kami meluncurkan GPN ini dengan bekerjasama perbankan nasional, maka masyarakat pun tidak perlu memiliki banyak kartu ATM, karena semua sudah terintegrasi antar bank,” kata Agus di kantor Bank Indonesia, Jakarta Pusat, Kamis (3/5/2018).

Agus menjelaskan, dengan adanya GPN, jika bertransaksi menggunakan kartu debit atau penerbit EDC maka diterapkan tarif off us sebesar 1 persen, jauh lebih kecil dari sebelumnya yang bisa mencapai 3 persen, sedangkan tarif on us hanya 0,15 persen.

Baca Juga: Luncurkan GPN, Gubernur BI Berharap Bisa Tekan Biaya Interkoneksi

Adapun merchant discount rate (MDR) ini dibebankan kepada merchant atau pedagang pada setiap transaksi kartu debit menggunakan EDC.

Menurut Agus, dengan adanya penurunan biaya MDR, ada potensi penghematan bagi penjual atau merchant hingga Rp 1,3 triliun hingga Rp 1,8 triliun setiap tahun. Dengan demikian efisiensi bagi perekonomian akan semakin besar.

“Kalau dulu diterima akan dikenakan biaya tinggi, di mana merchant dapat mencapai dua sampai tiga persen per transaksi, ini ditanggung konsumen. Kalau sekarang adanya GPN menjadi 0,15 persen sampai 1 persen. Ini penghematan bisa capai Rp 1,3 triliun sampai Rp 1,8 triliun," ujarnya.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI