Infografis
Suara.com - Presiden Joko Widodo hari ini untuk pertama kalinya menghadiri pameran industri hulu minyak dan gas bumi IPA ke-42 tahun 2018 di Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta Selatan, Rabu (2/5/2018).
Dalam acara tersebut, Presiden Jokowi meminta kepada para Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) untuk secara gamblang mengungkapkan apa saja yang menjadi hambatan investasi yang dialami selama ini. Hal tersebut bertujuan untuk menggenjot industri minyak dan gas (migas).
“Ungkapkan semua yang menjadi hambatan selama ini, bisa diungkapkan langsung ke Menteri ESDM, kalau nggak sanggup bisa langsung ungkapkan ke saya. Semuanya, mau soal regulasi atau hambatan lainnya,” kata Jokowi.
Presiden Jokowi pun mengakui, regulasi peraturan dan perizinan di sektor migas dalam negeri masih kurang kondusif. Meskipun kementerian saat ini sudah mengurangi sebanyak 186 regulasi peraturan dan perizinan, di mana baru 14 perizinan di hulu yang baru disederhanakan.
Baca Juga: SKK Migas Targetkan 50 Proyek Hulu Migas Beroperasi di 2027
Terkait hal itu, Presiden Jokowi menilai regulisasi di sektor migas masih berbelit-belit.
“Regulasi perizinan harus dipangkas. Jangan lagi berbelit-belit,” ujar Presiden Jokowi.
Oleh sebab itu, Presiden Jokowi berkeinginan seluruh regulasi, khususnya di kementerian yang belum kondusif dan bertele-tele untuk segera dibenahi.
Selain itu, lanjut Jokowi, pemerintah harus membuka perizinan yang cepat melalui One Single Submission. Di mana perizinan seluruhnya dilayani dalam satu gedung.
"Kita sudah membuka One Single Submission bahwa izin itu hanya dilayani satu gedung. Tidak usah ke kementerian, ke dirjen, bupati-bupati," ucap Presiden Jokowi.
Baca Juga: Jonan: Otomotif Beralih ke Mobil Listrik, Nasib Industri Migas?
"Mudah-mudahan bulan ini kita memiliki One Single Submission. Dan dengan mengucap Bismillah, secara resmi saya buka pameran IPA ke-42," Presiden menambahkan.
