Rekaman Rini dan Bos PLN Apakah Akan Ganggu Aliran Investasi?

Iwan Supriyatna Suara.Com
Rabu, 02 Mei 2018 | 12:12 WIB
Rekaman Rini dan Bos PLN Apakah Akan Ganggu Aliran Investasi?
Menteri BUMN Rini Soemarno rapat di Komisi VI DPR, Selasa (30/6). [suara.com/Kurniawan Mas'ud]
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Belum lama ini publik dikejutkan dengan adanya rekaman percakapan antara Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno dengan Direktur Utama PT PLN (Persero) Sofyan Basir yang diduga terkait fee proyek.

Dengan beredarnya rekaman tersebut, apakah akan menggangu kepercayaan investor untuk mengalirkan investasinya di perusahaan-perusahaan BUMN?

Direktur Eksekutif Energy Watch, Mamit Setiawan menuturkan, kemungkinan terganggunya iklim investasi bisa saja terjadi. Apalagi rekaman yang diduga terkait fee proyek itu dikomunikasikan oleh orang nomor satu di Kementerian BUMN dan PLN.

"Jika benar seperti dugaan awal, akan sangat berdampak negatif terhadap investasi kita, misalnya terhadap pihak ketiga, entah itu perbankan, atau investor lain yang mau kerja sama dengan BUMN," kata Mamit saat dihubungi, Rabu (2/5/2018).

Baca Juga: Polri Belum Terima Laporan Menteri BUMN dan Dirut PLN

Meski demikian, sejak rekaman itu beredar hingga saat ini, Mamit belum menemukan adanya persoalan yang berimbas pada kepercayaan investor.

Tetapi menurut Mamit, bukan berarti pemerintah bisa bernafas lega, pemerintah harus bisa menjaga agar kasus tersebut tidak menimbulkan gejolak yang lebih besar.

Komentar cukup keras pun datang dari Pengamat pasar modal Adler Haymans Manurung. Dirinya justru mengharapkan Presiden Joko Widodo untuk segera mencopot Rini Soemarno dari posisi menteri BUMN.

Alasannya bukan hanya karena rekaman yang diduga fee proyek beredar, namun kata Adler, Rini Soemarno tidak memiliki rekam prestasi yang cukup untuk memimpin perusahaan-perusahaan BUMN.

"Rini Soemarno tidak ada (prestasi) yang cemerlang selama kepemimpinannya," kata Adler.

Baca Juga: PDIP Dorong Komisi VI DPR Segera Panggil Menteri BUMN

Adapun alasan Adler meminta Presiden Joko Widodo mencopot Rini dari jabatannya, karena menurut Adler, Rini hanya akan membebani kinerja Presiden Joko Widodo saja.

"Sebaiknya presiden mengevaluasi keberadaan Rini di kabinet," ucapnya.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI