Infografis
Suara.com - Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno masih diboikot Komisi VI DPR RI lantaran rekomendasi yang dikeluarkan Pansus Pelindo II. Namun demikian, DPR masih bisa membuat terobosan dengan memangil Rini soal rekaman percakapan dengan Dirut PLN Sofyan Basyir yang diduga terkait bagi-bagi fee proyek berupa saham.
“Bahwa meskipun ada larangan karena rekomendasi Pansus Pelindo, DPR dapat mengambil langkah terobosan untuk memanggil Rini Soemarno. Ini ada persoalan yang lebih besar terkait dugaan pelanggaran serius mengenai tata kelola migas nasional," kata Bendahara Fraksi PDI Perjuangan DPR, Alex Indra Lukman, di Jakarta, Senin (30/4/2018).
Alex mengatakan, terobosan oleh Komisi VI DPR ini perlu dilakukan karena dugaan pelanggaran serius yang dilakukan Rini juga melibatkan keluarganya.
"Keterlibatan kakak-kakaknya Rini, jika ini benar terjadi, nyata-nyata bertentangan dengan perintah Presiden Jokowi. Keterlibatan saudara kandung tersebut bertentangan dengan etika dan bahkan berpotensi kuat menabrak hukum," kata Alex.
Untuk pemanggilan Rini, lanjut Alex, Komisi VI tinggal meminta ke Badan Musyawarah DPR untuk mengagendakan pemanggilan keputusan di rapat paripurna.
"Karena rekomendasi Pansus Pelindo II soal pemboikotan Rini juga dibuat di paripurna," ujarnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VI DPR Inas Nasrullah mengatakan pihaknya bakal memanggil Menteri BUMN Rini Soemarno dan Direktur Utama PLN Sofyan Basir. Pemanggilan dilakukan untuk mengklarifikasi beredarnya rekaman yang diduga pembicaraan antara Rini dan Sofyan.
"Setelah reses Komisi VI akan memanggil Dirut PLN dan Menteri BUMN untuk meminta klarifikasi rekaman tersebut," kata Inas.
Rekaman yang dimaksud adalah pembicaraan melalui telepon yang diduga suara Rini dan Sofyan. Melalui telepon, keduanya membicarakan pembagian fee proyek Pertamina dan PLN.
Selain itu, ada juga pembicaraan yang menyebut nama Ari. Belum ada klarifikasi dari Rini dan Sofyan, termasuk dari pejabat di BUMN tersebut.
