Suara.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla menyarankan BPJS Ketenagakerjaan untuk membangun rumah susun atau rusun sederhana sewa melalui pihak ketiga bagi pekerja kelas menengah ke bawah atau buruh.
Jusuf Kalla meminta BPJS Ketenagakerjaan untuk tidak lagi memikirkan hanya menghimpun dana untuk jangka panjang atau jaminan hari tua.
Menurutnya, iuran para pekerja yang dibayarkan tiap bulan, baiknya bisa dicarikan solusi agar mendapatkan kebutuhan primer seperti perumahan.
“Contohnya bagaimana membangun rusunawa, supaya pekerja juga mempunyai manfaat langsung hari itu, tetapi jangka panjang masih bisa terjaga nilai daripada hal tersebut," kata Jusuf Kalla di Kantor Wakil Presiden, Jakarta Pusat, Rabu (25/4/2018).
Baca Juga: Kementerian PUPR Resmikan Rusun Khusus Lansia di Cibubur Jaktim
Menurut Jusuf Kalla, dana kelolaan tersebut memiliki manfaat bagi pekerja dan memiliki manfaat jangka panjang jika dialokasikan ke sektor properti.
Menanggapi hal tersebut, Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Agus Susanto mengatakan, pihaknya akan hati-hati dalam melakukan investasi.
“Kita melakukan investasi pasti mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan. Soal rusun itu bisa didiskusikan lebih lanjut,” kata dia.
BPJS Ketenagakerjaan tercatat menargetkan investasi dana kelolaan mereka tahun 2018 sebesar Rp 367,8 triliun.
Adapun porsi instrumen investasinya berdasarkan data per Maret 2018 adalah deposito 9 persen, surat utang 61 persen, saham 19 persen, reksadana 10 persen serta investasi langsung satu persen.
Baca Juga: Anies Belum Tahu Ada Isu Pemutihan Biaya Sewa Rusun Marunda