Infografis
Suara.com - Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menerima kunjungan Duta Besar Pakistan untuk Indonesia H.E. MR. Mohammad Aqil Nadeem di ruang tamu pimpinan DPR, Gedung Nusantara III, Jakarta, Selasa (24/4/ 2018). Dalam pertemuan itu politikus Partai Golkar sempat menyinggung empat nota kesepakatan antara Indonesia dengan Pakistan di Islamabad pada Januari 2018 lalu.
"Saya yakin, empat kesepakatan itu akan membuat nilai perdagangan kedua negara melonjak signifikan di tahun 2018," kata Bambang.
Bambang pun memberikan apresiasi atas menigkatnya nilai perdagangan Indonesia-Pakistan. Ia menjelaskan, pada Tahun 2015, nilai perdagangan kedua negara tercatat hanya USD 2,164 miliar.
"Sementara pada tahun 2016 agak meningkat menjadi USD 2,175 miliar. Dan, pada tahun lalu, 2017 melonjak mencapai USD 2,639 miliar," ujar Bambang.
Mantan Ketua Komisi III itu berharap, empat kesepakatan di bidang energi, perdagangan, pelatihan diplomatik dan kerjasama protokol yang pernah ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo saat kunjungan ke Pakistan bisa segera terealisasi dan memberi manfaat positif. Bambang menjamin parlemen yang dimpimpinnya, siap menjembatani persoalan yang belum terselesaikan dalam kerjasama tersebut.
“Saya yakin pelaksanaan MoU tersebut dapat membawa efek positif bagi peningkatan hubungan Indonesia-Pakistan. DPR siap menjembatani apabila masih ada hal yang perlu diselesaikan antara pemerintah Pakistan dengan Indonesia," tutur Bambang.
Dalam kesempatan sama, Bambang juga menyarankan agar Pakistan tak hanya memperkuat hubungan bilateral, namun juga di tingkat multilateral. Menurutnya, Pakistan dapat terlibat dalam hubungan multilateral melalui forum D-8, Organisasi Kerjasama Islam (OKI), Gerakan Non-Blok, serta di berbagai forum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
"DPR RI akan memberikan dukungan bagi Pakistan untuk menjadi observer di AIPA. Status tersebut akan memperkuat babak baru hubungan Pakistan dengan parlemen di negara-negara ASEAN. Kami juga berharap pemerintah Pakistan mendukung pencalonan Indonesia menjadi Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB periode 2019-2020," tutur Bambang.
Lebih lanjut, ia juga menanggapi soal kondisi dalam negeri Pakistan yang hingga saat ini masih menghadapi sengketa dengan India, yakni dalam urusan klaim perbatasan wilayah di
wilayah Jammu Kashmir.
Kata Bambang, tanpa mengurangi rasa hormat terhadap kedaulatan pemerintahan Pakistan dan India, tapi setidaknya, dunia internasional telah melaporkan Pakistan dan India sudah tiga kali terlibat perang yang menimbulkan banyak korban jiwa.
