Infografis
Suara.com - DPR RI menyatakan kebijakan kelapa sawit oleh Uni Eropa jangan sampai merugikan Republik Indonesia karena banyak anggota masyarakat di Tanah Air bergantung kehidupannya kepada komoditas itu.
"Tidak seharusnya Parlemen Uni Eropa menyusun resolusi yang justru dapat membuat kerugian yang besar bagi Indonesia," kata Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR Nurhayati Ali Assegaf dalam keterangan tertulis, Selasa (24/4/2018).
Nurhayati menegaskan bahwa sebagai negara demokrasi ketiga terbesar di dunia dan kontributor terbesar bagi perekonomian ASEAN, seharusnya Uni Eropa mengedepankan kerja sama dengan Indonesia, ketimbang negara-negara lain yang tidak demokratis.
Ia menuturkan, sekitar 50 juta warga Indonesia yang menggantungkan kehidupannya kepada kelapa sawit.
Pada saat ini, lanjutnya, parlemen Uni Eropa saat ini sedang dalam proses pembahasan lebih lanjut mengenai resolusi yang menganjurkan bahwa kelapa sawit akan dikesampingkan dari daftar komoditas pertanian yang dimanfaatkan menjadi sumber energi terbarukan.
"Alasan utama dari resolusi tersebut adalah berkembangnya opini di Eropa bahwa kelapa sawit merupakan salah satu penyebab utama terjadinya deforestasi di negara-negara yang memiliki hutan tropis seperti Indonesia," jelas politisi partai Demokrat itu.
Hal itu, ujar dia, merupakan tindakan diskriminatif terhadap Indonesia akibat adanya kampanye negatif terhadap minyak kelapa sawit Indonesia.
Di tempat terpisah, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan melakukan kunjungan kerja ke Uni Eropa guna membahas diskriminasi produk turunan kelapa sawit di kawasan tersebut.
Dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa (24/4), Luhut menegaskan Indonesia ingin membangun dialog kemitraan dalam menghadapi masalah kelapa sawit.
"Kami tidak datang untuk mengemis, untuk didikte, tetapi untuk berdialog dengan mitra. Kami dalam posisi yang setara, kami ingin membangun 'partnership'. Kami bukan negara miskin. Kami negara kaya dengan banyak pengalaman," ujarnya.
