Infografis
Suara.com - Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Wilayah Sumatera bagian utara menyatakan bohong kalau ada yang mengatakan minyak dan gas Indonesia telah dikuasai asing.
Kepala Departemen Humas SKK Migas Haryanto Syafri, di Tanjungpinang, Kepulauan Riau, Rabu (18/4/2018), mengatakan dalam "Production Sharing Contract" migas itu, Indonesia mendapatkan bagi hasil sebesar 85 persen untuk produksi minyak bumi dan 70 persen untuk produksi gas bumi.
"Bohong ketika ada yang menyatakan bahwa negara dikuasai asing," ujarnya, di hadapan mahasiswa yang mengikuti Kuliah Tamu di auditorium Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH) Tanjungpinang itu pula.
Syafri menegaskan hal itu saat menjelaskan ruang lingkup kegiatan usaha hulu migas, dan kaitannya dengan kebutuhan migas nasional dalam Kuliah Tamu bertema "Pengenalan Industri Hulu Migas Dalam Pembangunan Nasional".
Mahasiswa yang mendengar penjelasan Syafri pun mengangguk-anggukkan kepalanya. Mereka terlihat serius mengikuti kegiatan itu lantaran Natuna dan Kepulauan Anambas merupakan daerah penghasil migas.
"Informasi ini penting diketahui mahasiswa sebagai generasi penerus bangsa agar tidak salah, karena selama ini cukup banyak informasi yang salah terkait penguasaan migas di Indonesia. Dari kontrak itu, jelas bahwa negara masih diuntungkan," katanya dalam kegiatan yang diselenggarakan Jurusan Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMRAH itu lagi.
Kuliah Tamu itu bertambah menarik lantaran dihadiri perwakilan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS).
Perwakilan KKKS yang hadir seperti dari PT Medco E&P Natuna, Premier Oil Natuna Sea BV, Star Energy, dan Conrad Petroleum-West Natuna Exploration Ltd.
Ketua Jurusan Hubungan Internasional FISIP UMRAH Sayed Fauzan Riyadi IMAS mengatakan bahwa kegiatan ini sangat penting sebagai ladang ilmu pengetahuan.
Penjelasan narasumber yang berkompeten mampu menjawab berbagai pertanyaan mengenai industri hulu migas.
