Infografis
Suara.com - Menteri Pekerja Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyampaikan ketersediaan dan kualitas infrastruktur yang memadai berkontribusi pada peningkatan daya saing infrastruktur Indonesia yang semula dari posisi 78 pada tahun 2012 – 2013, dalam kurun lima tahun berikutnya, 2017 – 2018, telah berada pada urutan 52 (dari 137 negara).
Hal tersebut menyebabkan Indonesia masuk ke dalam daftar “Layak Investasi” di pasar global. Infrastruktur yang semakin kompetitif merupakan kunci utama dalam menarik investasi ke Indonesia.
"Untuk itu, program infrastuktur PUPR dituangkan ke dalam Renstra Kementerian PUPR 2015-2019," ujar Basuki saat membuka Konferensi Regional Teknik Jalan ke-14, dengan tema “Jalan, Mobilitas, Keberlanjutan", di Hotel Grand Mercure Ancol, Selasa (17/4/2018).
Basuki mengatakan target pembangunan yang ingin dicapai ialah pembangunan 2.650 km jalan baru, 1.000 km jalan tol, 29,86 km jembatan baru, 65 waduk, 1 juta hektar jaringan irigasi baru, 3 juta hektar rehabilitasi jaringan irigasi, 100% akses air minum dan sanitasi layak, 0 persen kawasan permukiman kumuh di perkotaan, serta program sejuta rumah yang layak huni dan terjangkau.
Dalam RPJMN 2015 – 2019, kebutuhan program penyelenggaraan jalan Rp278 triliun. Sebagai dampak penambahan jalan nasional, kebutuhan investasi di sektor jalan cenderung meningkat.
Namun, target ini tidak sejalan dengan alokasi APBN yang tersedia. Terdapat backlog pada anggaran Ditjen Bina Marga yang diperkirakan mencapai Rp. 54,9 Triliun hingga tahun 2019.
Dijelaskan Basuki, ada pun tantangan yang dihadapi dalam melakukan pembangunan infrastruktur dasar di Indonesia antara lain pertama disparitas antar-wilayah, terutama antara Kawasan Barat Indonesia (KBI) dan Kawasan Timur Indonesia (KTI).
"Kedua, daya saing nasional yang masih harus terus didorong, yang salah satunya melalui peningkatan konektivitas," katanya.
Ketiga yaitu tingkat urbanisasi yang tinggi yaitu sebesar 53% penduduk tinggal pada kawasan perkotaan.
"Dan yang Pemanfaatan sumber daya yang belum optimal dalam mendukung kedaulatan pangan dan energi," tuturnya.
