Infografis
Suara.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan jumlah proyek strategis nasional (PSN) saat ini sebanyak 222 proyek dan tiga program. Rinciannya 69 proyek jalan dan 51 proyek bendungan.
"Kawasan-kawasan itu ada kawasan KEK (kawasan ekonomi khusus), ada kawasan industri, ada kawasan pariwisata strategis nasional sebanyak 29 proyek," ujar Darmin di Kantor Presiden, Jakarta Pusat, Senin (16/4/2018).
Kemudian kereta api 16 proyek, energi 11 proyek, pelabuhan 10 proyek, air bersih dan sanitasi 8 proyek, bandara 6 proyek, irigasi atau saluran 6 proyek, smelter 6 proyek, teknologi 4 proyek, perumahan 3 proyek, pertanian kelautan 1 proyek, tanggul laut satu proyek, dan pendidikan satu proyek.
"Pesawat terbang satu program, agraria dan kehutanan satu program. Estimasi nilai investasinya lebih dari Rp4100 triliun," kata Darmin.
Baca Juga: Kemenkeu Klaim Duit Utang untuk Belanja Produktif
Darmin menerangkan, untuk proyek yang dihentikan sementara pada kuartal satu tahun 2018 sebabyak 14 proyek.
Adapun proyek yang dihentikan sementara adalah kereta api Jambi-Palembang, pembangunan rel kereta api Provinsi Kalimantan Timur, sistem penyediaan air minum di Sumatera Utara, bendungan Pelosika di Sulawesi Tenggara, dan kawasan ekonomi khusus Merauke.
PSN yang hentikan sementara karena saat pembahasan dengan sejumlah kementerian terkait tidak menunjukkan progres hingga 2019.
"(Ditanya) itu bisa ada konstruksi nggak paling lambat kuartal III tahun 2019. Kalau menterinya bilang 'susah deh', sederhana sekali dan menurut kami cukup masuk akal karena ya pemerintahan silakan nanti pemerintahan berikutnya yang mengevaluasi lagi, yang sekarang ya sampai dengan ujung dari pemerintahan ini ya," kata dia.
Ia menyebut total proyek yang dihentikan sementara nilainya mencapai Rp264 triliun.
Baca Juga: Menkeu: Perpajakan Kuartal I 2018 Rp262,4 Triliun
Darmin mengatakan usulan PSN dari Kementerian sebenarnya cukup banyak. Tapi pemerintah hanya menambah satu proyek dan dua program.
Proyek pertama adalah Universitas Islam Internasional Indonesia yang diusulkan Kementerian Agama, dan program pemerataan ekonomi.
"Program itu didalamnya ada mengenai pertama, sertifikasi lahan, kedua perhutanan sosial, ketiga reforma Agrararia, keempat peremajaan perkebunan rakyat. Jadi ada satu proyek satu program tambahannya," jelas Darmin.
