"Perlu adanya arah baru perubahan strategi dan kebijakan pembangunan ekonomi yang lebih partisipatorik dan menaruh supremasi manusia lebih tinggi dari yang material. Ini semua demi keamanan ekonomi, keseimbangan ekologikal, keadilan sosial, dan stabilitas politik," katanya.
Ia mencontohkan, Indonesia bisa belajar dari sukses Korea Selatan, Taiwan, dan Jepang dalam hal meredistribusi kekayaan dan pendapatan dan memastikannya tidak lepas ke tangan pemodal besar.
"Setelah itu pengembangan sumberdaya manusia harus menjadi tumpuan. Mungkin akan terjadi ketegangan karena terjadinya perlambatan ekonomi karena alokasi besar ke sektor pembiayaan sumberdaya manusia seperti ini. Ini harus terjelaskan dengan kepemimpinan yang kokoh dan tegas," katanya.
Ia menekankan pentingnya memanfaatkan bonus demografi yang dalam waktu dekat sedang menuju ke puncaknya pada 2030.
"Kebijakan ekonomi substitusi impor pangan dan energi perlahan kita gerakkan dengan mendorong industrialisasi skala besar dalam sektor ekonomi domestik," katanya.
Sementara negara maju banyak berkonsentrasi ke industri jasa yang padat modal maka Indonesia bisa memilih untuk menampilkan keunggulan lain di sektor industri rumah tangga dan padat kerja sehingga keuntungan ekonomi pada akhirnya bisa dapatkan dari dalamnya, kata Suroto. (Antara)